Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat kembali mendesak Israel untuk meningkatkan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, seiring mendekatnya batas waktu yang diberikan AS untuk memperbaiki situasi kritis di wilayah tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, pada hari Senin mengungkapkan bahwa meski telah ada beberapa upaya dari Israel, perubahan besar dalam situasi kemanusiaan di Gaza belum terlihat signifikan.
Miller menjelaskan bahwa AS telah mengirimkan surat kepada Israel pada 13 Oktober, yang menekankan agar langkah-langkah perbaikan diambil dalam 30 hari untuk meringankan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.
Surat tersebut dikirim oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, yang meminta Israel menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi di Gaza.
Baca Juga: Darurat! Korut Luncurkan Rudal Lagi, Ketegangan dengan AS Meningkat?
“Kami melihat ada peningkatan dalam beberapa aspek, termasuk bertambahnya jumlah penyeberangan yang dibuka. Namun, jika melihat rekomendasi yang tercantum dalam surat, sebagian besar belum tercapai,” jelas Miller.
Ia menyebut bahwa langkah yang diambil hingga kini belum cukup baik dan menggarisbawahi bahwa batas waktu yang diberikan masih berjalan.
Sebagai tindak lanjut, Blinken melakukan panggilan langsung dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.
Dalam pembicaraan tersebut, Blinken mendesak Israel untuk mengambil langkah lebih jauh dalam memastikan bantuan kemanusiaan – termasuk makanan, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya – dapat tersalur ke seluruh Gaza secara berkelanjutan.
Departemen Luar Negeri AS kemudian mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali permintaan Blinken agar bantuan kepada warga sipil Gaza ditingkatkan.
Baca Juga: Israel Batasi 30 Truk Logistik untuk 2 Juta Jiwa di Gaza, Krisis Kemanusiaan Memburuk
AS, yang selama ini menjadi pemasok utama senjata bagi Israel, telah lama mendorong peningkatan kondisi kemanusiaan di Gaza, khususnya sejak konflik terbaru antara Israel dan kelompok militan Hamas kembali mencuat pada 7 Oktober 2023.
Insiden serangan tersebut memicu respons besar-besaran dari Israel, baik lewat operasi darat maupun udara, yang berdampak pada situasi kemanusiaan di Gaza.
Di sisi lain, Israel baru-baru ini mengumumkan pembatalan kerja samanya dengan UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina), dengan alasan bahwa beberapa staf UNRWA memiliki keterkaitan dengan Hamas.
Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, mengungkapkan bahwa Israel telah mengurangi jumlah truk bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza hingga rata-rata hanya 30 truk per hari, angka terendah dalam beberapa waktu terakhir.
Meski ada klaim dari pihak Israel bahwa tidak ada batasan yang diberlakukan terhadap bantuan yang masuk, data menunjukkan bahwa tingkat pengiriman bantuan di bulan Oktober ini merupakan yang terendah sejak Oktober 2023.
Pada Minggu lalu, Israel melaporkan bahwa 47 truk bantuan telah masuk ke Gaza Utara. Namun, angka ini tetap dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah krisis yang semakin genting.
Surat peringatan dari AS juga menyiratkan bahwa jika Israel gagal menunjukkan komitmen terhadap langkah-langkah kemanusiaan tersebut, ada potensi implikasi terhadap kebijakan dan bantuan militer AS.
Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri AS, Pasal 620i melarang pemberian bantuan militer kepada negara yang menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan AS.
Miller menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa AS akan mengambil langkah sesuai hukum yang berlaku jika Israel gagal memenuhi komitmen yang telah ditetapkan dalam surat tersebut.