Infografis
Suara.com - Inflasi nasional Indonesia menunjukkan tren terkendali. Hal ini mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/11/2024).
Menurutnya, inflasi yang relatif terkendali ini mencerminkan keberhasilan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengendalikan inflasi secara efektif.
Berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2024, inflasi tahun ke tahun (year-on-year) Oktober 2024 terhadap Oktober 2023 sebesar 1,71 persen. Angka ini masih berada dalam target pemerintah 1,5-3,5 persen. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) pada Oktober 2024 sebesar 0,08 persen.
Baca Juga: Tri Tito Karnavian Luncurkan Percontohan Posyandu dengan 6 Bidang SPM di Jakarta
“[Angka] 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen sudah dihitung itu angka yang ideal. Yang sekali lagi akan menyenangkan para konsumen karena tidak terlalu tinggi, bisa dijangkau harganya, barangnya tersedia. Dan juga menyenangkan produsen, petani, nelayan, dan lain-lain, pabrik-pabrik,” katanya.
Mendagri memaparkan, berdasarkan inflasi month-to-month beberapa sektor mengalami peningkatan harga, terutama di sektor perawatan pribadi dan jasa lain dengan inflasi mencapai 0,94 persen. Begitu pula dengan sektor makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami sedikit kenaikan harga sebesar 0,09 persen. Di sisi lain, sektor transportasi justru mengalami deflasi sebesar 0,52 persen.
“Saya mohon masalah-masalah inflasi ini tetap menjadi atensi bagi kita semua. Atensi karena selama lebih kurang dua tahun kita sudah melaksanakan kegiatan ini, ini terkendali cukup baik. Ini salah satu yang sangat penting berhubungan langsung dengan situasi politik dan keamanan masalah inflasi,” ungkapnya.
Dia juga mengingatkan Pemda untuk memantau harga-harga di daerah masing-masing, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024 yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap komoditas tertentu seperti beras. Pihaknya meminta para kepala daerah untuk mengantisipasi stok persediaan sembako.
“Itu perlu diwaspadai rekan-rekan kepala daerah untuk mengantisipasi stok, mengecek stok [beras] di Bulog masing-masing, stok di pasar, stok di pedagang, apakah cukup atau tidak,” tegasnya.
Baca Juga: Mendagri Apresiasi Kinerja Biro Hukum dalam Menyusun Kebijakan yang Berdampak Luas
