Suara.com - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok rupanya dulu merasa mengurus Jakarta lebih mudah dibandingkan memimpin Kabupaten Belitung Timur saat dia menjadi Bupati. Salah satu faktornya karena di Jakarta ada banyak ahli maupun akademisi yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam membuat pembangunan.
Namun, dikatakan oleh Mantan staf khusus (stafsus) Ahok, Michael Sianipar, Jakarta sebenarnya kekurangan eksekutor yang berani melawan mafia.
"Jakarta kota yang kelas atasnya juga banyak. Semua elite, semua menteri, semua anggota DPR RI tinggalnya di Jakarta. Jadi apa? Kepentingannya sangat kental. Setiap lapak di Jakarta, ini kalau kasarnya, itu ada mafianya," kata Michael saat Diskusi Di Kelas Tengah di Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Michael menyebut bahwa berbagai persoalan di Jakarta bisa jadi terdapat mafia. Dia mencontohkan, program urus sampah di Bantar Gebang itu juga terdapat mafia yang ambil keuntungan pribadi. Begitu pula soal pengurusan transportasi umum.
Baca Juga: Usai Makan Nasi Padang Bareng Prabowo, Ridwan Kamil Lanjut Temui Jokowi di Solo
"Jadi mau mentransformasi apapun, itu pasti ada kepentingan-kepentingan besar dan backing-an yang besar di belakangnya. Makanya kalau pemerintahan yang tidak kita tata dengan baik, program apapun pasti nggak jalan," kata Michael.
Atas dasar itu pula, Ahok memimpin Jakarta dengan cukup keras dalam mengambil sikap kebijakan, lanjut Michael. Dia mencontohkan, Ahok tak segan memecat ASN bila kinerjanya buruk.
Namun, juga mendorong para aparat pemerintahan, mulai dari lurah dan camat, bisa meningkatkan kinerja kemudian akan diberi tambahan insentif.
"Jadi perlu ada ketegasan seperti itu. Penyusunan APBD transparan. Data anggaran dibuka. Ini juga satu inovasi yang waktu itu kita jalankan. Bahwa semua orang, siapapun itu bisa buka anggaran," pungkasnya.