Infografis
Suara.com - Anggota Komisi II DPR fraksi PDIP, Komarudin Watubun, mengungkap adanya kasus dugaan cawe-cawe di Pilkada 2024 yang dilakukan oleh penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura Christian Sohilait.
Komarudin membongkar hal itu dengan membeberkan rekaman suara Pj Wali Kota Jayapura dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Dalam rekaman suara itu Pj Wali Kota Jayapura menanyakan soal masalah keuangan Pilkada 2024. Rekaman suara itu hanya diputar beberapa detik saja oleh Komar.
"Saya kira proses keuangan keluar dulu, sehingga waktu kegiatan Pemilukada lami ada uang di tangan," bunyi rekaman yang diputar.
Komar lantas menyampaikan alasanya mengapa dirinta memutar rekaman suara tersebut. Pasalnya Pj Wali Kota Jayapura itu merupakan anak buah Tito.
"Ini durasinya 9 menit. Jadi ini cuplikan saja Pak Menteri (Tito). Pertanyaan kenapa saya sampaikan di sini. Karena ini anak buahnya bapak. Ini Pj wali kota Jayapura dari ASN. Supaya kita punya komitmen, aturan kita tegakkan yang bener. Jangan sampai di ruangan ini bicara yang bagus di bawah bagus. Rusak itu," kata Komar.
Ia mengatakan, jika pada hari Jumat beberapa waktu lalu Pj tersebut mengumpulkan para camat dan lurah untuk bagaimana mencairkan uang guna memebangkan calon tertentu.
Untuk itu, kata dia, jangan sampai kejadian tersebut hanya menjadi salah satu kasus dari banyaknya kasus yang belum diketahui di daerah saat Pilkada.
"Saya khawatir jangan sampai hal-hal seperti jni, ini satu dari sekian banyak peristiwa di daerah. Tanggal 27, kita masih 27 hari lagi, kita akan masuk sebuah peristiwa penting, kenapa, karena itu pertama kali pemilihan kepala daerah secara nasional," ungkapnya.
Ia lantas mengingatkan jika reformasi yang sudah dikawal Megawati Soekarnoputri dengan baik justru menjadi rusak.
"Sekarang kita indeks demokrasi semakin rusak dengan pemilu kemarin. Apapun alasannya itu. Oleh karena itu, dengan pemerintahannya pak Prabowo kita berharap mulai dengan Pilkada ini harus dengan pilkada yang demokratis. Kalau para kepala daerah, Pj-Pj ini mau jadi tim sukses silakan cari uang, di luar jadi pengusaha jadi timses," katanya.
"Jangan menggunakan PJ untuk menggunakan dana negara untuk mensukseskan orang-orang tertentu. Jadi saya minta tindakan tegas dari pak Mendagri terhadap Pj ini. Mungkin banyak tapi satu ini yang ketahuan. Dan komitmen kita untuk Pilkada saya mau uji dari sini dulu. Oleh karena itu saya sangat berharap pak Tito, untuk urusan ini ditertibkan," imbuhnya.
