Cek Fakta
Suara.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Yasonna Laoly mencecar Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait permintaan penambahan anggaran Rp 20 triliun. Pigai diminta Yasonna realistis terlebih melihat kondisi APBN.
Hal itu disampaikan Yasonna Laoly dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM Natalius Pigai di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
"Saya menghargai semangat dari pak menteri tentunya tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis, orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi," kata Yasonna.
"Tapi semangat aja nggak cukup dari pengalaman-pengalaman realitas juga, kita harus lihat saat ini APBN kita," imbuhnya.
Eks Menteri Hukum dan HAM itu menyampaikan, jika kondisi ekonomi negara belum baik karena masih ada defisit APBN sekitar Rp 600 triliun.
Sementara itu, kata dia, di tahun mendatang, utang negara dengan jatuh tempo diperkirakan akan mencapai Rp 800 triliun. Untuk itu, menjadi wajar jika banyak yang kaget dengan permintaan anggaran Rp20 triliun itu.
"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal ya, tetapi realitas juga harus tetap kita lihat kementerian HAM bagian dari kementerian hukum dan HAM," ujarnya.
Lebih lanjut, Yasonna meminta Pigai lebih rinci dan realistis dalam mengusulkan anggaran. Sebab, banyak kementerian lain yang membutuhkan anggaran agar bisa dicairkan oleh Kementerian Keuangan.
"Jangan nanti semangat pak menteri, realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran," katanya.
"Pertarungan anggaran di lintas kementerian dengan Kemenkeu, dan lain-lain bisa membuat Pak menteri bisa patah arang. Harus realistis," imbuhnya.
Sebelumnya, pernyataan jajaran kabinet Prabowo Subianto menuai sorotan publik. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp 20 triliun.
Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp 64 miliar tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM.
"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10).
