Infografis
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengaku tak punya program dalam 100 hari kerja pertamanya.
Pigai menilai percuma menetapkan program dalam 100 hari kerja jika di hari-hari selanjutnya tak dikerjakan lagi.
Hal itu disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
"Kami tidak punya program 100 hari. kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai.
Baca Juga: Komisi XIII Akhirnya Rapat Perdana Bareng Menteri HAM Natalius Pigai, Bahas Permintaan Rp20 Triliun
Menurutnya, jika 100 hari kerja hanya untuk tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi hingga pengisian staf, itu semua sudah diselesaikanya dalam 7 hari.
"Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 nanti diam semua, gak ada yang kerja lagi," ujarnya.
Untuk itu, Pigai hanya ingin menetapkan lima tahun ke depan kerjanya sebagai kondisi darurat.
"Oleh karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan saya harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya," pungkasnya.
Sebelumnya pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi sorotan publik usai meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp 20 triliun.
Baca Juga: Bahas Permintaan Anggaran Rp 20 Triliun, DPR RI Bakal Panggil Menteri HAM Natalius Pigai Besok
Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp 64 miliar tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM.
"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).
