Infografis
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Ru'yat, mewanti-wanti pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli soal PT Sritex yang dinyatakan pailit. Menurutnya, adanya kasus tersebut harus jadi alarm buat pemerintah.
Hal itu disampaikan Ru'yat dalam rapat kerja (Raker) Komisi IX DPR RI bersama Menaker di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
"Kami sangat bermohon agar diinformasikan langkah konkrit dari pemerintah atas fenomena PT Sritex ini. Walaupun kami sudah membaca di media sosial, kami ingin mendengar penjelasan secara resmi di depan rapat komisi ini," kata Ru'yat.
Ia mengatakan, memang tak bisa mengintervensi persoalan hukum. Hanya saja yang bisa dilakukan adalah mencegah PHK massal terjadi.
"Tapi mungkin bisa berkomunukasi dengan pihak-pihak tertentu agar sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang ada agar tidak terjadi PHK," katanya.
"Kemudian berikutnya adalah fenomena PT Sritex harus menjadi alarm bagi kita, apakah akan terjadi lagi dengan sektor usaha yang lain. Jadi ini harus menjadi warning atas perkembangan dunia usaha," sambungnya.
Ia lantas meminta Kemenaker juga menginvetarisir perusahaan-perusahaan yang mengalami perlambatan bisnisnya agar dapat dibantu.
"Sehingga bisa menjalankan bisnisnya dengan sebaik-baiknya dan mengurangi indeks gini kesenjangan yang memang ada kecenderungan untuk meningkat," katanya.
"Fenomena dulu kerusuhan sosial di tahun 98 itu terjadi karena indeks gini itu menyentuh angka 0,4, di bulan maret ini sudah menyentuh angka 0,379," sambungnya.
Diketahui, dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah hal yang haram dan tabu dilakukan di perusahaan tekstil raksasa tersebut.
