Bisa Merusak Hutan dan Alam, Pemuda Katolik Papua Tolak PSN: Ini Tanah Bertuan!

Rabu, 30 Oktober 2024 | 10:57 WIB
Bisa Merusak Hutan dan Alam, Pemuda Katolik Papua Tolak PSN: Ini Tanah Bertuan!
Ilustrasi tanah di Papua. [BPNB]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemuda Katolik Papua menyatakan sikap secara tegas menolak dan mengkaji ulang Program Strategis Nasional (PSN), termasuk program transmigrasi dan cetak sawah di wilayah Papua.

Ketua Pemuda Katolik Komda Papua, Melianus Asso, mengatakan program transmigrasi dan cetak sawah dianggap mengancam kelestarian lingkungan serta kearifan lokal masyarakat adat Papua.

Para pemuda ini menilai proyek-proyek tersebut merusak ekosistem hutan adat, tatanan sosial, dan mengabaikan hak-hak hidup masyarakat adat di tanah Papua.

“Papua bukan tanah kosong. Ini tanah bertuan dengan masyarakat yang memiliki hak atas lingkungan dan budayanya,” kata Melianus dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Baca Juga: Komda Papua Tengah Tegaskan Tolak PSN dan Program Transmigrasi di Papua, Ini Alasannya

Melianus mengatakan, saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua, bukanlah transmigrasi.

“Yang dibutuhkan adalah pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya,” ucapnya.

Seharusnya, lanjut Melianus, program strategi nasional mempertimbangkan hak dan aspirasi masyarakat lokal yang memiliki kedekatan spiritual dengan alam.

Bagi masyarakat Papua dan umat Katolik sangat penting untuk menjaga lingkungan dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

“Sebagai organisasi Katolik yang berlandaskan nilai-nilai Laudato si’ dari Paus Fransiskus, kami bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Pemerintah seharusnya memahami bahwa Papua bukanlah wilayah koson,” ucapnya.

Baca Juga: Peresmian Gedung Baru GKI Harapan Abepura di Jayapura Dihadiri Ribuan Jemaat

Transmigrasi dan proyek cetak sawah, dianggap tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dikhawatirkan hal ini justru malah menimbulkan keresahan.

Pemerintah pusat perlu mendukung kebijakan yang memungkinkan masyarakat adat Papua mengelola dan melindungi hutan adat mereka sendiri. 

“Hutan di Papua bukan sekadar sumber daya alam, tapi ‘ibu’ yang menyediakan kehidupan bagi masyarakat di sini,” katanya.

“Kebijakan yang mengabaikan keberadaan hutan Papua dan tradisi kami sama saja dengan mengabaikan kehidupan masyarakat adat yang telah merawat hutan ini selama berabad-abad,” tambahnya menandaskan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI