Infografis
Suara.com - Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) dan Suswono dinilai memiliki strategi paling banyak dibandingkan dua lawannya. Akan tetapi berdasarkan catatan WALHI, program yang direncanakan RK-Suswono itu dinilai tidak adil bagi masyarakat Jakarta.
Koordinator kampanye WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah mengatakan bahwa RK-Suswono justru lebih 'galak' kepada masyarakat daripada pelaku industri yang juga menghasilkan sampah dari proses produksinya.
"Cenderung fokus pada intervensi sektor rumah tangga. Jadi rumah tangga dianggap sumber sampah yang perlu dilakukan misalnya edukasi, intervensi. Sementara, sumber lain misalnya dalam industri justru jadi entitas yang dianggap layak dapat insentif," ujar pria yang akrab disapa Anca itu dalam konferensi pers virtual, Senin (28/10/2024).
![Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil dalam debat kedua Pilkada 2024 di Beach City International Stadium, Jakarta, Minggu (27/10/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/10/27/56477-debat-pilgub-jakarta-2024-ridwan-kamil.jpg)
WALHI menilai bahwa RK-Suswono justru mengesampingkan pertanggungjawaban industri terhadap pengelolaan sampah mandiri. Sebab, tanpa memberikan insentif, industri memang wajib mengelola sampah bekas produksinya.
Baca Juga: Cecar Rano Karno Soal IPM Banten Turun, RK: Jadi Pemimpin Tak Perlu Cari-cari Alasan
Aturan tersebut sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
"Ini jelas mengatakan industri pelaku usaha dan produsen bertanggungjawab terhadap sampah, punya kewajiban terhadap sampah. Dengan pengadaan insentif justru akan mengalihkan tanggungjawab lingkungan dari perusahaan ke masyarakat dan justru membuat sektor industri lebih nyaman atau lebih enak," kata Anca.
Janji RK-Suswono memberikan insentif kepada industri yang berhasil mengelola sampah tersebut tentu akan menggunakan uang pajak yang dibayar oleh masyarakat. Itu sebabnya, Walhi menilai kalau rencana program tersebut menjadi tidak adil bagi masyarakat.
"Cagub justru mengalihkan pajak masyarakat untuk beri insentif ke perusahaan yang dapat kelola sampah. Ini satu ketidakadilan di mana seharusnya industri kelola sampah sendiri tapi justru masyarakat yang dibebani melalui pajak yang diberikan ke industri lewat insentif," tuturnya.
