Infografis
Suara.com - Upaya pemerataan pembangunan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak hanya dilakukan di wilayah yang sudah berkembang. Target mengejar ketertinggalan pembangunan dilakukan Jokowi hingga ke Wilayah Papua.
Salah satu langkah penting yang dilakukan Jokowi, yakni melakukan pemekaran di Papua dengan tiga daerah otonomi baru atau DOB.
Jokowi mengemukakan bahwa Papua terlalu luas jika hanya dibagi menjadi dua provinsi yang sebelumnya sudah berdiri, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru," ujarnya beberapa waktu silam, melansir situs menpan.go.id.
Baca Juga: 10 Tahun Jokowi, Peralatan USG Tersedia di 10 Ribu Puskesmas
Pemekaran wilayah di Papua, menuruutnya, merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua sendiri.
Aspirasi tersebut telah ada sejak beberapa tahun lalu dan berasal dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah.
"Saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke, minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dan kita tindak lanjuti dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini," jelasnya.
Terkait pro dan kontra, Mantan Gubernur Jakarta itu menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan sebuah bentuk demokrasi.
"Sekali lagi, itu adalah permintaan dari bawah, bahwa ada pro dan kontra itu namanya demokrasi," katanya.
Baca Juga: 10 Tahun Jokowi, Indonesia Menjadi Negara yang Berhasil Menangani Pandemi Covid-19
Pemekaran Papua menjadi beberapa DOB sendiri dituangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan Otonomi Khusus Papua.
Keberadaan DOB sendiri mendapat sambutan positif. Sebab dengan keberadaan daerah otonomi baru tersebut mempercepat pembangunan di pulau paling ujung timur Indonesia itu.
Sebab Menurut DOB menjadi salah satu kebijakan yang direspons positif oleh masyarakat Papua karena diharapkan bisa mempercepat pembangunan. Dia pun juga menilai jika DOB turut mempermudah akses birokrasi masyarakat di Papua.
"Menurut saya untuk pembangunan saat ini terkait dengan infrastruktur, pendidikan, dan sosial masyarakat itu sudah berjalan dengan cukup baik. Terutama di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur saat ini sudah berjalan secara menyeluruh ke seluruh daerah," kata perwakilan Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yapen, Karolin Saroi, beberapa waktu silam.
"DOB diharapkan bisa mempercepat pembangunan, dan juga terkait dengan pengurusan birokrasi bisa lebih diakses oleh seluruh masyarakat wilayah," tambahnya.
Ia meyakini DOB Papua dianggap mampu memperpendek rentang kendali masyarakat sehingga jangkauan dan akses untuk transportasi dari Kabupaten ke Provinsi menjadi lebih baik.
Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan mengangkat perekonomian masyarakat di daerah tersebut.
Sementara itu, menurutnya, DOB Papua bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat, khususnya terkait permasalahan pendidikan dan kesehatan.
"Saya rasa dengan adanya DOB bisa menekan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat terkait dengan pendidikan dan juga kesehatan. Kalau misalnya dari segi pendidikan di daerah untuk pembangunan sekolah, akses belajar belum dipenuhi berpotensi menimbulkan konflik sosial, begitu pula bila fasilitas kesehatan belum terpenuhi," jelas dia.
