Tak Merata! Dokter Spesialis Menumpuk di Jawa, Prabowo Didorong Beri Insentif Lebih di Daerah

Kamis, 24 Oktober 2024 | 23:35 WIB
Tak Merata! Dokter Spesialis Menumpuk di Jawa, Prabowo Didorong Beri Insentif Lebih di Daerah
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi di Kantor Suara.com, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2022). [Suara.com/Alfian Winanto].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan kekurangan dokter di Indonesia dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana pada Rabu (23/10/2024).

Lantaran itu, ia meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatasi persoalan tersebut.

"Atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan," kata Prabowo melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintahannya telah memiliki program khusus untuk menangani kekurangan dokter tersebut.

Namun dia belum mengungkapkan lebih rinci. Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk fokus memperbanyak jumlah dokter spesialis.

Sebab, jumlah dokter spesialis lebih sedikit dibandingkan dengan dokter umum.

"Kalau kita bicara dokter umum, dengan sekarang ada sekitar 120 fakultas kedokteran, sekarang sudah menghasilkan dokter sekitar 95 fakultas kedokteran. Kita sudah ada, untuk dokter umum, itu mungkin sekitar 12 ribu per tahun," kata dokter Adib saat ditemui di Kantor PB IDI, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Ia mengemukakan bahwa jumlah tersebut bisa menutupi kebutuhan secara nasional. Namun, menurutnya, Indonesia saat ini juga sangat membutuhkan dokter spesialis. Meski jumlahnya juga banyak, namun pendistribusiannya tidak merata di seluruh daerah.

"Jadi kalau kita bicara dokter spesialis, bicara rasio secara nasional, ada spesialis yang sudah cukup sebenarnya. Artinya penyakit dalam, obgin, anestesi, bedah, kemudian anak."

Baca Juga: Blak-blakan Akui Kualitas Pelayanan Kesehatan Masih Buruk, IDI: Bukan Salah Dokter, Negara Harus Tanggungjawab!

"Kalau kita bicara rasio nasional, cukup. Tapi kalau kemudian kita breakdown rasio perwilayaan provinsi, baru akan terjadi gap-nya. Semuanya masih terpusat di Jawa," ungkap Adib.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI