Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto langsung berhadapan dengan masalah kedaulatan kurang sepekan setelah dilantik, setelah sebuah kapal penjaga pantai China diketahui masuk ke perairan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Selama sepekan ini, tepatnya pada 21 Oktober dan 24 Oktober, kapal Penjaga Pantai China CCG 5402 harus diusir oleh dua kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) karena masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin.
Kapal China itu disebut mengganggu kapal ekplorasi Pertamina yang sedang melakukan survei di sekitar Kepulauan Natuna, demikian dilaporkan Sealight, lembaga yang memantau pelanggaran-pelanggaran maritim oleh kapal-kapal China di dunia.
Direktur Sealight, Ray Powell, mengatakan bukan tidak mungkin aksi kapal China itu adalah bentuk uji nyali, untuk mengetes respons Prabowo yang dilantik pada 20 Oktober kemarin.
Baca Juga: Laut China Selatan: Diplomasi Kalem Jokowi dan Harapan Tegas untuk Prabowo
"Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, baru saja dilantik pada 20 Oktober. Meski dua peristiwa ini tidak berkaitan, tetapi penting dicatat bahwa China sering mengetes pemimpin baru sebuah negara," analisis Powell.
Ia menambahkan bahwa uji nyali dari Beijing itu adalah cara untuk mengintimidasi, secara halus tapi agresif, agar Jakarta gentar.
Sementara di dalam negeri, pengusaha dan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti via X mendesak Prabowo agar segera memberikan respons tegas, "untuk hal ini tidak boleh terulang lagi."
Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari Istana dan Kementerian Luar Negeri. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono sedang menghadiri Konferensi BRICS di Kazar Russia, yang juga diikuti oleh Presiden China, Xi Jin Ping.
Sementara pada Kamis pagi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diketahui menerima Duta Besar Tiongkok, Wang Lutong di Jakarta.
Baca Juga: Indonesia Harus Tegas Sikapi Perilaku China di Laut China Selatan
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan pertemuan itu membahas tentang peluang kerja sama di bidang pertahanan.
Menhan Sjafrie juga menyampaikan keinginannya, agar Indonesia dan China ke depan dapat kembali menggelar latihan militer bersama.
Latihan militer bersama Indonesia - China sendiri dihentikan pada 2015 silam, karena adanya sengketa di Laut Natuna Utara yang diklaim oleh Tiongkok.
China: Itu wilayah kami!
Sementara dilansir dari South China Morning Post, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan kapal penjaga pantai China sedang melakukan patroli di wilayah kedaulatan Tiongkok saat insinden itu terjadi.
"Kapal penjaga pantai China melakukan patroli rutin di perairan yang berada di bawah yuridiksi China, sesuai dengan hukum internasional dan hukum dalam negeri China," tegas Lin, Kamis.
"China siap untuk meningkatkan komunikasi dan konsultasi dengan Indonesia melalui saluran diplomatik serta menangani masalah kemaritiman antara dua negara," imbuh dia.
China sendiri mengeklaim seluruh Laut China Selatan sebagai miliknya, berdasarkan garis imajiner "nine-dash line" yang bersumber dari catatan sejarah di masa lampau yang tak diakui oleh hukum internasional.
Sebagian perairan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara termasuk dalam wilayah yang diklaim sepihak oleh Beijing itu.
