Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto langsung berhadapan dengan masalah kedaulatan kurang sepekan setelah dilantik, setelah sebuah kapal penjaga pantai China diketahui masuk ke perairan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Selama sepekan ini, tepatnya pada 21 Oktober dan 24 Oktober, kapal Penjaga Pantai China CCG 5402 harus diusir oleh dua kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) karena masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin.
Kapal China itu disebut mengganggu kapal ekplorasi Pertamina yang sedang melakukan survei di sekitar Kepulauan Natuna, demikian dilaporkan Sealight, lembaga yang memantau pelanggaran-pelanggaran maritim oleh kapal-kapal China di dunia.
Direktur Sealight, Ray Powell, mengatakan bukan tidak mungkin aksi kapal China itu adalah bentuk uji nyali, untuk mengetes respons Prabowo yang dilantik pada 20 Oktober kemarin.
"Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, baru saja dilantik pada 20 Oktober. Meski dua peristiwa ini tidak berkaitan, tetapi penting dicatat bahwa China sering mengetes pemimpin baru sebuah negara," analisis Powell.
Ia menambahkan bahwa uji nyali dari Beijing itu adalah cara untuk mengintimidasi, secara halus tapi agresif, agar Jakarta gentar.
Sementara di dalam negeri, pengusaha dan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti via X mendesak Prabowo agar segera memberikan respons tegas, "untuk hal ini tidak boleh terulang lagi."
Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari Istana dan Kementerian Luar Negeri. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono sedang menghadiri Konferensi BRICS di Kazar Russia, yang juga diikuti oleh Presiden China, Xi Jin Ping.
Sementara pada Kamis pagi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diketahui menerima Duta Besar Tiongkok, Wang Lutong di Jakarta.
Baca Juga: Laut China Selatan: Diplomasi Kalem Jokowi dan Harapan Tegas untuk Prabowo
Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan pertemuan itu membahas tentang peluang kerja sama di bidang pertahanan.
