Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira merespons pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan untuk kementeriannya dari Rp 64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Menurutnya, hal itu seharusnya dibahas dahulu di internal pemerintahan, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.
"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu presiden. Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya," kata Andreas di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Menurutnya, permintaan Pigai tersebut terkesan kurang relevan. Mengingat, anggaran untuk tahun 2025 sebelumnya sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.
Baca Juga: Menyibak Karier Natalius Pigai, Menteri HAM Baru Pilihan Prabowo Minta Anggaran Rp 20 Triliun
"Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas," ujarnya.
Selain itu, ia menilai, adanya permintaan Pigai tersebut juga dinilai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran.
Ia juga menyebut lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.
![Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/01/09/o_1b61ekm1u4kkoub1ps6lhe1ek1c.jpg)
"Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, permintaan kenaikan anggaran yang besar tersebut justru berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.
Baca Juga: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun, DPR: Kalau Publik Duga Itu Pintu-pintu Setan
"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," katanya.
Kendati Menteri HAM telah menjelaskan bahwa anggaran tersebut untuk mendukung dan memastikan program prioritas Presiden Prabowo, Andreas menekankan semua harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang Pemerintahan Presiden Prabowo.
"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," katanya.
Sebelumnya, pernyataan jajaran kabinet Prabowo Subianto menuai sorotan publik. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp 20 triliun.
Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp 64 miliar tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM.
"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).
