Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira merespons pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan untuk kementeriannya dari Rp 64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Menurutnya, hal itu seharusnya dibahas dahulu di internal pemerintahan, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.
"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu presiden. Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya," kata Andreas di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Menurutnya, permintaan Pigai tersebut terkesan kurang relevan. Mengingat, anggaran untuk tahun 2025 sebelumnya sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.
"Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas," ujarnya.
Selain itu, ia menilai, adanya permintaan Pigai tersebut juga dinilai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran.
Ia juga menyebut lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.
![Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/01/09/o_1b61ekm1u4kkoub1ps6lhe1ek1c.jpg)
"Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, permintaan kenaikan anggaran yang besar tersebut justru berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.
Baca Juga: Menyibak Karier Natalius Pigai, Menteri HAM Baru Pilihan Prabowo Minta Anggaran Rp 20 Triliun
"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," katanya.
