Suara.com - Natalius Pigai ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Baru menjabat, ia sudah meminta tambahan anggaran mencapai Rp20 triliun. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak, termasuk tentang perjalanan karier Natalius Pigai.
Natalius Pigai menjawab kritikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djajal yang mengkritik permintaan anggaran hingga Rp20 triliun. Menurut Pigai, anggaran tersebut dibutuhkan untuk membangun Universitas HAM bertaraf internasional. Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk mendirikan laboratorium HAM, di mana di dalamnya ada forensic, rumah sakit, dan lain sebagainya.
Anggaran tersebut juga akan dibagi lagi untuk keperluan edukasi HAM di 78.000 desa di Indonesia. Pigai menyebut ada beragam program yang akan disukseskannya menggunakan anggaran tersebut jika permintaan itu dikabulkan oleh negara.
Di sisi lain, Dino Patti Djajal mengkritik program-program tersebut berpeluang menjadi ladang korupsi. Dino Patti Djalal juga mengingatkan Pigai, bahwa ia bukan seorang aktivis lagi melainkan pejabat pemerintah yang musti pandai memperhatikan hal-hal lain juga.
Baca Juga: Baru Dilantik, 4 Menteri Prabowo Ini Langsung Tuai Kontroversi!
Karier Natalius Pigai
Natalius Pigai sebelumnya terkenal sebagai tokoh pejuang HAM sebelum diangkat menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Natalius Pigai berasal dari Papua Tengah. Selama ini aktif sebagai pembela HAM, khususnya isu yang menyangkut hak-hak masyarakat Papua.
Natalius Pigai menyelesaikan Pendidikan formal di Sekolah Tinggi Pemerinatahan Masyarakat Desa, Yogyakarta. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, S.I.P.
Karier Natalius Pigai dimulai dari menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Ir. Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Ewa menjabat dari tahun 1999-2004. Dari tahun 1999-2002, Natalius Pigai aktif di Yayasan Sejati yang memperjangkan hak-hak kelompok terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.
Di tahun 2010-2012, Natalius Pigai menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ia juga tergabung dalam Forum Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sekarang dibubarkan, dan Petisi 28.
Baca Juga: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun, DPR: Kalau Publik Duga Itu Pintu-pintu Setan
Dedikasi Pigai untuk memperjuangkan HAM membuatnya diangkat menjadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2012-2017. Ia menjabat sebagai komisaris pemantauan dan investigasi di Komnas HAM. Tugas utamanya adalah memantau dan mengamati pelaksanaan HAM dan menyelidiki dugaan pelanggaran nilai-nilai HAM.
Kewenangan Pigai antara lain memanggil pengadu, terdakwa, korban, saksi, dan pihak terkait lainnya, untuk laporan Komnas HAM. Dia juga meninjau adegan insiden dan memberikan pendapat hak asasi manusia di pengadilan tentang kasus-kasus tertentu.
Berdasarkan rekam jejaknya, Presiden Prabowo mempercayainya dengan jabatan Menteri HAM selama lima tahun ke depan.
Demikian itu informasi berkaitan dengan karier Natalius Pigai.
Kontributor : Mutaya Saroh