Infografis
Suara.com - Komisi Yudisial (KY) menanggapi tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan pihaknya mendukung penegakkan hukum, termasuk OTT yang dilakukan Kejagung terhadap tiga hakim tersebut.
“KY mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk melakukan penegakan hukum kasus dugaan suap. Hal ini tentu semakin mencederai kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim,” kata Mukti dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).
Terlebih KY sudah merekomendasikan sanksi berat berupa pemberhentian tetap terhadap tiga hakim tersebut karena membebaskan Ronald Tannur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera.
“Sebelumnya, KY juga telah menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan mengusulkan para terlapor diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH)," ujar Mukti.
![Sosok 3 hakim sidang Ronald Tannur [Ist/Kolase]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/03/18597-3-hakim-sidang-ronald-tannur.jpg)
Dia juga menjelaskan bahwa KY telah menyerahkan rekomendasi sanksi tersebut kepada Mahkamah Agung (MA). Namun, proses sidang etik melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) belum dilaksanakan karena usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari MA sebab MA masih menunggu putusan kasasi kasus dugaan pembunuhan dengan terdakwa Ronald Tannut.
Mukti menyebut MKH adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.
“Peristiwa OTT ini akan menjadi bahan tambahan bagi KY untuk menguatkan proses pemberhentian,” tegas Fajar.
Lebih Lanjut, dia menyebut KY akan terus berkoordinasi dengan MA dan Kejagung untuk melakukan pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Surabaya ini.
Hakim Pembebas Ronald Tannur Dicokok Jaksa
