Cek Fakta
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto meminta kepada anggota Kabinet Merah Putih, termasuk menteri untuk mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas ke luar negeri. Imbauan tersebut disampaikannya demi efisiensi anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan personel Kabinet Merah Putih dalam sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Tak hanya itu, Prabowo juga meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, para menteri koordinator, dan menteri lainnya untuk menelusuri kembali alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mempelajari kembali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Pelajari lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," kata Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan era Presiden ke-7 Joko Widodo ini menginginkan agar pejabat di pemerintahannya memberikan contoh dalam melakukan efisiensi anggaran.
"Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada. Studi banding, belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk bergerak cepat dalam menangani persoalan ekonomi negara.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto mengatakan bahwa saat ini pekerjaan rumah pemerintah saat ini harus bisa mendapati solusi atas penurunan kelas yang dihadapi masyarakat menengah.
Dia menyarankan, pemerintah baru harus melakukan transisi berkelanjutan tanpa ada gejolak yang berarti. Terobosan-terobosan ekonomi yang dilakukan harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan.
Baca Juga: Wartawan Nobar Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Pilar Istana, Begini Tampilan Prabowo dan Gibran
"Pemerintah baru sebaiknya tidak banyak melontarkan janji-janji yang tidak realistis serta melontarkan berbagai statement yang tidak produktif. Selain itu, pemerintah harus dalam waktu cepat memberikan solusi terhadap penurunan jumlah kelas menengah dan juga protes kelas menengah dengan program yang realistis," kata Teguh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10/2024).
Teguh pun berharap pemerintah dapat menjaga data rill ekonomi hingga ke daerah untuk menjaga stabilitas ke depan. Pasalnya, saat ini ada sejumlah daerah yang diduga memanipulasi data inflasi.
Padahal, data ekonomi yang rill dari daerah dapat membantu pemerintah di pusat untuk merumuskan solusi ekonomi yang tepat bagi seluruh masyarakat.
