Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, angkat bicara menanggapi permintaan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran Rp 20 Triliun.
Menurutnya, hal itu akan dilihat oleh Komisi XIII soal masuk akal atau tidaknya permintaan tersebut.
"Semua, saya melihat, pengalaman selama saya di DPR sebenarnya apapun yang diajukan selama masuk akal itu harus bisa dipenuhi. Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Ia kemudian mencontohkan, bagaimana BNN juga meminta kenaikan anggaran yang berkali-kali lipat, hanya saja tak dituruti oleh pemerintah.
Baca Juga: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Rp 20 Triliun, Pimpinan DPR: Kita Lihat Dulu Masuk Akal atau Tidak!
"Tapi kan pemerintah mengatur sebagaimana supaya narkotika bisa dikendalikan tetapi juga dengan anggaran yang menyesuaikan daripada anggaran negara kita," ujarnya.
"Pengaturan-pengaturan itu kan bisa dilakukan. demikian juga tunjangan aparat hukum seperti kemarin Hakim. Hakim kan ada 4 peradilan; militer, agama, umum, dan tata usaha negara. Mestinya kan itu juga diperhatikan. Kalau kita mau ikutin pasti kenaikannya akan tinggi juga," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, nantinya akan dilihat terhadap adanya berbagai macam usulan termasuk usulan permintaan yang diminta oleh Natalius.
"Makanya inilah tugasnya daripada menteri keuangan dan teman-teman di komisi XIII di DPR RI terus nanti naik naik ke banggar, nanti kita akan lihat laporan dari teman-teman terkait dengan penambahan anggaran."
"Semua masuk akal tetapi masuk akal itu juga harus disesuaikan dengan kondisi keadaan anggaran pendapatan negara kita," katanya.
Baca Juga: 4 Kontroversi Natalius Pigai, Menteri HAM Minta Tambah Anggaran Rp20 Triliun
Sebelumnya, pernyataan jajaran kabinet Prabowo Subianto menuai sorotan publik. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp 20 triliun.
Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp 64 miliar tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM.
"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).
