Infografis
Suara.com - Anggota DPR Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya dipilih sebagai Ketua Komisi XIII yang membidangi reformasi regulasi dan bidang HAM. Hal itu sebagaimana ditetapkan oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Nantinya Willy akan memimpin komisi baru DPR RI tersebut ditemani empat wakil ketua mereka masing-masing yakni Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP, Dewi Asmara dari Fraksi Golkar, Sugiat Santoso dari Fraksi Gerindra, Rinto Subekti dari Fraksi Demokrat.
"Apakah nama-nama pimpinan komisi XIII dapat disetujui untuk ditetapkan?" ujar Adies saat rapat pengambilan keputusan.
"Setuju," kata anggota Komisi XIII yang hadir.
Adapun usai penetapan Adies menyampaikan, jika Komisi XIII memang diisi oleh para senior.
"Ya jadi emang Komisi XIII ini kalau saya liat komposisinya kebanyakan yang sudah senior-senior tadi saya sampaikan keliatannya para negarawan di legislatif kebanyakan mengisi posisi di Komisi XIII," ujarnya.
Sementara dari segi pimpinan, kata dia, Willy dipercaya karena dianggap handal.
![Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/04/27/22111-ketua-dpp-partai-nasdem-willy-aditya.jpg)
"Dan tadi pimpinan juga kita lihat pak Willy yang kita tahu cukup handal selama memimpin di badan legislasi kemarin. Dan begitu juga pimpinan-pimpinan yang lain. Komposisi kita lihat senior ya, PDIP ada pak Hugo ada pak Yasonna ada Ahmad Basarah, di Golkar ada Ginanjar. Jadi di Gerindra juga banyak para senior," katanya.
"Jadi memang di sini para komisi ini memang komisi yang membawahi tentang regulasi reformasi, regulasi ya aturan-aturan regulasi tentang aturan-aturan kemudian juga di sini, HAM ada di sana," imbuhnya.
Baca Juga: Mewek! Dahnil Anzar Ungkap Alasan Tangisnya Pecah saat Dilantik Prabowo
Adapun nantinya Komisi XIII akan bermitra dengan Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, kemudian juga keimigrasian hingga BNPT.
"Dan mitra kerjanya ada kementerian hukum ham kemudian ada juga kementerian imigrasi dan kemasyarakatan. Kemudian sekretaris negara juga ada di sana, BNPT juga ada di sana tertoris," pungkasnya.
