Infografis
Suara.com - Pernyataan jajaran kabinet Prabowo Subianto menuai sorotan publik. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp 20 triliun.
Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp 64 miliar tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM.
"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).
Pernyataan Natalius Pigai itu sontak memantik perbincangan publik di media sosial. Salah satunya adalah aktivis Papua Veronica Koman.
"Menteri HAM dikasih anggaran 64M, protes, minta anggaran 20T. Katanya duit mau dipake buat membangun HAM," demikian cuitan Veronica Koman dikutip Suara.com, Selasa (22/10/2024).
Lantaran merasa janggal, pengacara sekaligus pegiat HAM itu pun mempertanyakan motif Natalius Pagai yang meminta uang Rp20 triliun setelah menjabat sebagai menteri.
Soal anggaran Rp20 triliun yang diminta Pigai, Veronica Koman pun turut memberikan komentar yang cukup menohok.
"Gw sampe S2 belajar HAM belum pernah ketemu konsep pembangunan HAM. Mau buat ape luuuuu duit segituuuuu. Surem!" sambung cuitan Veronica Koman.
Alasan Natalius Pigai
Terkait anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM, Natalius Pigai membeberkan alasannya.
Penjelasan terkait anggaran Rp 20 triliun itu sekaligus menjawab cuitan dari mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Pati Djalal yang menyebut pernyataan Natalius Pigai yang minta anggaran kementeriannya dinaikkan jadi Rp 20 triliun adalah hal yang tidak masuk akal.
"Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 milyar menjadi 20 trilyun adalah yang hal yang tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR," tulis Dino Pati Djalal di akun X-nya dikutip, Rabu (23/10/2024).
Alasannya menurut Dino, karena kenaikan anggaran itu justru akan menghambur-hamburkan uang negara untuk program yang tidak jelas, bahkan bisa berbuntut korupsi.
"Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas kementeriannya. Koordinasi dulu dengan Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yg berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat pemerintah, bukan aktivis lagi," tulis Dino mengingatkan.
Mendapat peringatan dari Dino, Natalius Pigai lantas membalas lewat cuitan di akun X-nya. Menteri asal Papua itu pun membeberkan alasan terkait permintaan kenaikan anggaran Rp 20 triliun di Kementerian HAM yang dipimpinnya.
"Soal anggaran: 1. saya mau bangun Universitas HAM HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika )," tulis Natalius Pigai menjawab pernyataan Dino Pati Djalal.
Tak hanya Universitas HAM, Pigai juga ingin membangun laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dan lain-lain.
"Akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini ikon Indonesia di Panggung HAM dunia, bahkan satu-satunya di dunia," kata Pigai.
Alasan kedua, kata Pigai, ia ingin membentuk Kadarham yakni membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa.
"Dan lain-lain masih banyak lagi," ucapnya.
Di akhir cuitannya, Pigai menulis nota bene atau NB yang ditujukan kepada Dino Pati Djalal.
"NB: Pak Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami konteks pernyataan saya bahwa “saya si maunya 20 T kalau negara sanggup," tulis Pigai.
