Tingginya minat masyarakat untuk ke luar negeri disebabkan oleh banyak faktor misalnya kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.
Hal ini disebabkan karena kurangnya investasi yang masuk baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, upah yang diberikan di luar negeri lebih menggiurkan jika dibandingkan dengan dalam negeri.
"Tugas pemerintah yang baru menciptakan iklim investasi dan meningkatkan standar upah. Dengan cara itu menekan minat masyarakat bekerja ke luar negeri," katanya.
Ia mengharapkan dengan banyaknya kementerian yang mengurus PMI ini bisa lebih efektif untuk menangani persoalan yang selama ini terjadi. Namun ia mengkhawatirkan banyaknya kementerian ini hanya untuk bagi-bagi jabatan.
"Ini yang harus kita kritisi kedepan kalau mereka tidak maksimal, jadi benar ini hanya bagi-bagi kekuasaan," tegasnya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perwakilan BP2MI di daerah harus membangun sinergi dengan pemerintah pusat. Sehingga persoalan PMI yang kerap terjadi bisa lebih diminimalisir.
"Banyak orang berangkat ke luar negeri dipengaruhi oleh banyak faktor bisa karena ekonomi, lahan pekerjaan dan ada juga masalah rumah tangga," katanya.
Yang Penting Fokus
Sementara itu Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Any Suryani Hamzah juga mengkhawatirkan hal yang sama. Terkait potensi terjadinya tumpang tindih tanggung jawab antar lembaga.
Baca Juga: Sekilas Profil dan Kekayaan Ossy Dermawan, Mantan Staf Pribadi SBY yang Kini Satu Kabinet dengan AHY
"Biasanya begitu. Karena kan ada Keimigrasian lagi yang mengurus dokumen. Kementerian Luar Negeri berurusan dengan negara tujuan," katanya.