Infografis
Suara.com - Saifullah Yusuf mengungkapkan fokus utama program dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar lebih akurat. Gus Ipul bersama wakilnya, Agus Jabo Priono akan memacu secara maksimal untuk perihal verifikasi dan validasi kelayakan data.
"Kami tadi sudah sedikit berdiskusi, yang pertama tadi verifikasi dan validasi data. Kami akan konsolidasi termasuk dengan kabupaten, kota agar DTKS itu lebih akurat," tutur Gus Ipul di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat pada Selasa, (22/10/2024).
Oleh karena itu, Gus Ipul mengajak agar masyarakat turut aktif melaporkan kepada Kemensos jika ada tetangganya yang meninggal dunia atau mungkin tidak layak menerima bansos. Hal itu, kata Gus Ipul, melalui platform yang telah disediakan Kemensos.
Selain itu, Gus Ipul dan Agus Jabo juga akan fokus memperbaiki kebijakan tentang tata kelola lembaga kesejahteraan sosial (LKS). Hal ini melihat kasus pelecehan dan kekerasan pada anak yang banyak terjadi. Misalnya, yang teranyar, kasus pelecehan di panti asudah di Kota Tangerang.
"Berdasarkan kasus yang di Tangerang itu dan juga kasus-kasus lain yang diinfokan KPAI kepada kami, maka kami berusaha berkonsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada," ujar Gus Ipul.
Lebih jauh Gus Ipul menyebut, dari temuan-tmuan yang ada LKS berdiri tanpa izin dari pemerintah. Dengan begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa perizinan merupakan hal mutlak yang tidak boleh dielakan. Dia pun tak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas bagi LKS yang tak memiliki izin. Salah satu sanksi yang bisa diberikan adalah penutupan LKS.
"Kepada yang sudah berdiri itu akan kami tata ulang, kami akan melakukan verifikasi, kami pastikan sekali lagi bahwa mereka beroperasi, memiliki izin dan bekerja dengan benar," tukasnya.
