Infografis
Suara.com - Febrian Alphyanto Ruddyard, seorang diplomat senior Indonesia, baru saja dilantik sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Febrian, yang lahir di Semarang pada 4 Februari 1964, memiliki perjalanan karier yang panjang di dunia diplomasi, dengan sejumlah jabatan penting yang pernah diembannya.
Kekayaan Febrian Alphyanto Ruddyard
Menurut laporan harta kekayaan yang dilaporkan kepada KPK pada Desember 2023, Febrian memiliki total kekayaan sebesar Rp7.375.759.131. Berikut rincian aset yang dimiliki oleh Febrian:
Baca Juga: Babe Haikal Jadi Kepala Badan Apa? Mantan PA 212 Punya Wewenang Soal Produk Halal
Tanah dan Bangunan:
- Sebuah rumah di Kota Bogor, Jawa Barat.
- Sebuah bangunan di Kota Depok, Jawa Barat.
- Sebidang tanah di Jakarta Selatan.
- Nilai keseluruhan tanah dan bangunan yang dimilikinya mencapai Rp5.503.900.000.
Alat Transportasi dan Mesin:
- Febrian memiliki sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2017 dengan nilai Rp140 juta.
- Sebuah motor Honda Rebel/CMX500 tahun 2023 dengan harga Rp104.859.131.
Harta Bergerak Lainnya:
Febrian tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp170 juta.
Kas dan Setara Kas:
Baca Juga: Pakar Unsoed: Koordinasi Antarkementerian Jadi Tantangan Utama Kabinet Merah Putih
Ia juga menyimpan kas dan setara kas sebesar Rp1.457.000.000.
Kekayaan Febrian mencerminkan aset yang cukup besar untuk seorang pejabat yang sebagian besar kariernya dihabiskan dalam layanan diplomatik. Dengan tanah dan properti yang tersebar di berbagai kota, serta kendaraan mewah seperti motor Honda Rebel, harta kekayaannya menunjukkan stabilitas ekonomi yang solid.
Karier Diplomatik dan Posisi Penting
Karier diplomatik Febrian Alphyanto Ruddyard dimulai ketika ia bergabung dengan Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU) pada tahun 1990. Sejak itu, Febrian meniti kariernya di Kementerian Luar Negeri dengan menempati berbagai posisi strategis. Beberapa di antaranya adalah:
- Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa: Febrian pernah bertugas di PBB dan WTO di Jenewa, Swiss. Dalam perannya ini, ia memimpin berbagai negosiasi penting di bidang hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan isu-isu kesehatan global.
- Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (2017-2021): Pada posisi ini, Febrian memimpin tim kampanye Indonesia untuk berbagai organisasi internasional, seperti menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, Dewan Hak Asasi Manusia, dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
- Ketua Bersama Bali Process dan Forum Global Counter-Terrorism (GCTF): Febrian juga memegang peran penting dalam kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme dan pengendalian kekerasan ekstremis.
Posisi di Kabinet Merah Putih
Kini, Febrian ditunjuk sebagai Wakil Menteri PPN/Bappenas dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Ia akan mendampingi Menteri PPN, Rachmat Pambudy, dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan nasional Indonesia selama lima tahun mendatang. Dengan pengalaman luas di bidang diplomasi dan kerjasama internasional, Febrian diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global, khususnya dalam upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan.
Pendidikan dan Latar Belakang
Febrian menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Bandung, sebelum melanjutkan pendidikan pascasarjana di University of Birmingham, Inggris, di mana ia memperoleh gelar Master of Arts in International Studies. Pendidikan dan pengalamannya ini memberikan dasar kuat bagi kariernya di bidang diplomasi dan pemerintahan.
Sebagai salah satu tokoh penting dalam Kabinet Merah Putih, Febrian Alphyanto Ruddyard memiliki kekayaan dan pengalaman yang mencerminkan kesuksesan kariernya selama lebih dari tiga dekade. Dengan latar belakang yang kaya akan pengalaman internasional dan strategi pembangunan, Febrian diharapkan dapat berperan signifikan dalam membantu pemerintah mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
