Infografis
Suara.com - Wasekjen PDIP, Adian Napitupulu, mengatakan keberhasilan apa yang disampaikan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan perdananya, akan tergantung pada kabinetnya. Terutama dari segi komposisi kabinet.
"Ya nanti kita akan lihat. Kita akan lihat dari komposisi kabinetnya. Jadi begini, mengukur seorang presiden, itu diukur nanti ukuran pertamanya adalah komposisi kabinetnya. Apakah komposisi kabinetnya itu sesuai dengan yang dia sampaikan dalam pidato, atau sebaliknya?," kata Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
"Nah, rakyat harus lihat komposisi ini. Menjawab enggak persoalan-persoalan Prabowo tadi," sambungnya.
Jika dilihat komposisi kabinet yang kemungkinan akan gemuk, kata Adian, hal itu justru akan menyulitkan terwujudnya keinginan Prabowo seperti dalam pidatonya.
"Pertama terlalu besar. Itu akan menyulitkan. Jadi begini, ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perijinan buat investasi dan sebagainya sederhananya begitu lho," ujarnya.
Menurutnya, logika yang disampaikannya tersebut sangat logis.
"Tadinya mejanya 34 sekarang mejanya jadi 42. Kan tambah meja tuh ya kan. Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru. Itu aja. Dan itu sangat logis. Sederhananya gitu aja menurut gua," ungkapnya.
Adian mengatakan hal yang paling disoroti komposisi kabinet adalah persoalan birokrasi bukan justru anggaran.
"Kita tidak bicara soal anggaran dan sebagainya," pungkasnya.
Baca Juga: Utang Negara Rp8.400 Triliun, PDIP: Wajar IKN Tak Jadi Prioritas Prabowo
Sebelumnya, Prabowo Subianto sama sekali tak menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato kenegaraan perdananya usai dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Dari pantauan Suara.com hampir seoama 30 menit Prabowo berpidato, tak ada IKN disebut olehnya.
Padahal sebelumnya, Prabowo pernah berjanji bahwa akan melanjutkan mega proyek yang menjadi peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya menekankan soal pentingnya swasembada pangan, lalu mengenai korupsi, dan persoalan demokrasi.
Prabowo hanya menegaskan, bahwa pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kerabat atau diri sendiri.
"Kita harus selalu ingat setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan, bukan, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri, bukan kita bekerja untuk kerabat kita, bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat," ujarnya.
Menurutnya, rakyat belum menikmati hasil kemerdakaan. Pasalnya, masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan.
"Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas," ujarnya.
Kemudian Prabowo hanya berjanji ke depan dibawah kepemimpinannya akan membuat lumbung pangan dunia.
"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar yg membantu saya, saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," pungkasnya.
