Utang Negara Rp8.400 Triliun, PDIP: Wajar IKN Tak Jadi Prioritas Prabowo

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:58 WIB
Utang Negara Rp8.400 Triliun, PDIP: Wajar IKN Tak Jadi Prioritas Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato usai dilantik pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). [ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/app/YU]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menanggapi pidato kenegaraan perdana Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Presiden RI. Watubun mencatat bahwa Prabowo sama sekali tidak menyebutkan soal Ibu Kota Negara (IKN) dalam pidatonya.

Menurut Watubun, absennya pembahasan tentang IKN mungkin menandakan bahwa Prabowo sedang memprioritaskan isu lain.

"Kemudian Pak Prabowo tidak menyebut itu. Pak Prabowo sendiri pasti memprioritaskan hal-hal yang menjadi prioritas hari ini," kata Komar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Ia mengungkapkan bahwa kondisi saat ini, yang dipengaruhi oleh geopolitik, pasti menguras tenaga. Selain itu, ada tanggung jawab untuk membayar utang negara.

"Karena kondisi nasional seperti begini, pengaruh geopolitik global tentu menguras banyak tenaga. Kita punya utang luar negeri sekarang ini sebesar 8.400 triliun," katanya.

"Tahun depan, kita harus membayar lebih dari 1.000 triliun. Ini adalah beban yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. Jadi, saya pikir itu bagian dari sikap Pak Prabowo untuk menggarisbawahi mana yang menjadi prioritas," sambungnya.

Menurutnya, Prabowo sudah benar memprioritaskan rakyat kecil.

"Saya kira, jika orang masih dalam kondisi seperti ini, kita harus bertahan di Jakarta. Tidak mati, kan? Tapi kalau rakyat kita utamakan yang fisik-fisik, lalu rakyat menderita, harga pangan naik, segala macam naik, kasihan rakyatnya. Karena Prabowo tadi menekankan terus soal rakyat kecil. Saya terharu ketika dia menyampaikan, waktu kita berdua belum punya APBN, rakyat kecil yang membiayai militer kita dan perjuangan kita. Berarti dia memahami betul itu. Maka sebaiknya memang kita harus melihat skala prioritas dulu," ujarnya.

Saat ditanya tentang kemungkinan Keppres IKN tidak akan ditandatangani oleh Prabowo, Komar hanya menjawab diplomatis.

Baca Juga: Sapa Warga di Bundaran HI, Prabowo Subianto Diberi Ucapan Selamat Bekerja

"Jangankan Keppres, UU pun kalau tidak bisa kita lakukan, mau dipaksa lewat mana? Kalau tidak ada uang, mau apa?" pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI