Infografis
Suara.com - Tokoh kunci Korea Selatan dalam urusan antar-Korea, Menteri Unifikasi Kim Yung-ho, menggambarkan penyatuan Semenanjung Korea sebagai tanggung jawab "moral" pada Kamis lalu. Ini disampaikan setelah Korea Utara menolak ide penyatuan dan menggambarkan Korea Selatan sebagai "musuh" dalam konstitusi negara mereka.
Kim menyampaikan pernyataan ini dalam sebuah kuliah di Washington, setelah media pemerintah Pyongyang mengonfirmasi bahwa konstitusi mereka secara "tegas" menyebut Korea Selatan sebagai negara yang bermusuhan, bukan sebagai mitra yang dapat diajak bekerja sama.
Dia juga menekankan bahwa penghapusan referensi terhadap penyatuan oleh Korea Utara menunjukkan pengakuan mereka terhadap kemajuan yang dicapai Korea Selatan, serta menandakan rasa "kekalahan" dalam kompetisi dengan negara tetangganya.
"Memang ada perdebatan seputar isu penyatuan, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bagi rakyat Korea, penyatuan adalah sebuah kewajiban moral," ungkapnya saat memberikan kuliah di Institut Studi Korea di Universitas George Washington.
Baca Juga: Provokasi Baru Kim Jong Un: Konstitusi Korea Utara Perbarui Status Korea Selatan Jadi "Musuh"
Kim menambahkan, "Saya percaya kita harus memandang isu penyatuan dari sudut pandang kewajiban moral dan nilai, dan bukan hanya dari segi kalkulasi biaya dan manfaat ekonomi."
Menanggapi pertanyaan mengenai survei yang menunjukkan bahwa banyak warga Korea berusia 20-an tidak merasa perlu untuk bersatu, dia menegaskan bahwa meskipun kebijakan Korea Utara bisa dikategorikan sebagai "anti-penyatuan", Korea Selatan tetap akan mengupayakan penyatuan yang "bebas dan damai" sesuai doktrin yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada bulan Agustus, yang mengedepankan prinsip kebebasan, perdamaian, dan kesejahteraan.
"Di antara rencana aksi berdasarkan doktrin tersebut, terdapat inisiatif yang dapat diteruskan melalui dialog dan diskusi dengan otoritas Korea Utara, tetapi juga ada langkah-langkah yang bisa diambil oleh kementerian unifikasi dan pemerintah kami, bahkan jika Korea Utara tidak setuju," kata Kim.
Dia menambahkan bahwa sambil terus mengupayakan dialog dengan Korea Utara, pemerintah Seoul akan melakukan segala langkah yang mungkin untuk membangun dasar bagi penyatuan.
Menteri ini menegaskan bahwa Seoul tidak berupaya untuk menyatukan dengan cara "menyerap" Korea Utara, menegaskan "tetapi Korea Selatan yang bebas dan makmur dapat dianggap sebagai ancaman bagi rezim Korea Utara."
Baca Juga: Hacker Korea Utara Curi Kripto Senilai Rp46,5 Triliun untuk Biayai Nuklir!
Kim juga menonjolkan upaya Seoul untuk meningkatkan hak asasi manusia di Korea Utara, dengan menolak pandangan bahwa tindakan tersebut akan menghambat upaya dialog antar-Korea.
"Tujuan utama dari penyatuan adalah untuk memastikan bahwa semua orang di Semenanjung Korea menikmati kebebasan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan," katanya. "Peningkatan hak asasi manusia harus menjadi salah satu agenda terpenting dalam hubungan lintas batas."
Kim berada di Washington untuk melakukan pembicaraan trilateral dengan pejabat dari Amerika Serikat dan Jepang, serta menghadiri beberapa acara lainnya.
