Infografis
Suara.com - Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai fungsi pengawasan terhadap pemerintahan di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan sangat lemah. Sebab, hampir seluruh fraksi di DPR RI sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Bahkan, lembaga legislatif hanya akan memuluskan semua program yang diajukan eksekutif tanpa pengkajian mendalam. Ia menyebut hal ini sebagai compromise governance alias pemerintahan yang penuh kompromi.
Hal ini disampaikan Titi saat menjadi pembicara di acara Talks PKB Insight Hub, Transisi Pemerintahan Indonesia 2024 di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).
"Kalau dari sisi situasi politik, yang akan kita lihat adalah compromise governance. Tata kelola yang kompromistis. Saling baik-baik saja, jangan ada gejolak," ujar Titi.
Baca Juga: Cuma Mendominasi di 'Komisi Feminim'? Penempatan Anggota DPR Perempuan Dinilai Belum Strategis
"Selama lima tahun ke depan sulit berharap ada kontrol yang memadai dari parlemen. Sulit berharap ada pengawasan yang efektif dari partai politik," lanjutnya.
Atas kondisi ini, satu-satunya harapan pengendali pemerintahan adalah lembaga peradilan. Namun, ia juga tak begitu optimis lantaran baru Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan ini menunjukkan komitmen memihak kepentingan rakyat.
"Pengadilan kita setidaknya sudah mulai siuman nih, Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak sepenuhnya bisa menambal kerusakan yang sudah terjadi, tapi di tengah eksekutif dan legislatif sedang bermesraan, maka pengadilan harus tetap kita jaga," jelasnya.
Oleh karena itu, Titi mengajak masyarakat dan media massa untuk menjadi kubu oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengawasan atas segala program dan produk hukum yang dihasilkan harus tetap dilakukan secara ketat meski tanpa partai politik.
"Masyarakat dan media harus senantiasa jadi oposisi di tengah paduan suara parlemen terhadap proposal-proposal eksekutif," katanya.
