Infografis
Suara.com - Michael Fakhri, Pelapor Khusus PBB untuk hak atas pangan, menyoroti sifat sistemik dari kelaparan yang melanda Gaza akibat tindakan Israel dalam sebuah konferensi pers pada Jumat (18/10). Ia menyatakan bahwa masalah ini lebih dari sekadar isu kemanusiaan, melainkan merupakan hasil dari pilihan yang diambil selama bertahun-tahun.
"Kelaparan tidak muncul secara tiba-tiba. Ini bukan hanya hasil dari perang. Kelaparan adalah hasil dari keputusan yang dibuat selama puluhan tahun," jelas Fakhri. Dalam acara tersebut, ia didampingi oleh Pelapor Khusus untuk hak atas air, Pedro Arrojo-Agudo, dan Pelapor Khusus untuk hak atas perumahan, Balakrishnan Rajagopal.
Fakhri menjelaskan bahwa tindakan Israel telah menyebabkan kelaparan bagi 2,3 juta rakyat Palestina, yang ia sebut sebagai serangan "belum pernah terjadi sebelumnya" dan "sistematis" terhadap hak-hak mereka. Ia mempertanyakan kecepatan Israel dalam menyebabkan penderitaan ini, mencatat bahwa pada Desember 2023, "semua orang di Gaza akan kelaparan."
Ia juga mengacu pada rencana aneksasi yang diumumkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Sidang Umum PBB pada September 2023, menyebut bahwa Israel tidak memberikan argumen yang kuat terkait tuduhannya bahwa tindakan mereka adalah kelaparan dan genosida.
Baca Juga: Tegas! Lebanon Tolak Campur Tangan Iran di Perbatasan
![Anak-anak Palestina antre saat menerima bantuan makanan di Kota Khan Younis, Jalur Gaza Selatan, Sabtu (15/6/2024). [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/06/18/12868-anak-kelaparan.jpg)
Fakhri menekankan dampak ekonomi politik yang berkontribusi pada genosida di Gaza, seperti "perampasan tanah, pendudukan, dan komodifikasi benih," serta mengekspresikan keprihatinan tentang kurangnya akuntabilitas, menekankan perlunya pertanggungjawaban dari negara dan perusahaan.
Pelapor Khusus untuk Air, Arrojo-Agudo, menyoroti bahwa kelaparan dan penghancuran rumah adalah bagian dari strategi perang di Gaza, dengan penggunaan air sebagai "senjata senyap." Ia menegaskan bahwa mengabaikan hukum internasional dalam aspek-aspek tersebut akan mengancam keberadaan PBB.
Rajagopal menggambarkan kehancuran di Gaza sebagai "penghancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya," mempertanyakan tujuan militer di balik tindakan tersebut. Ia menekankan bahwa jika itu adalah perang, maka seharusnya ada ukuran kemenangan, namun skala kehancurannya sulit dipahami. Ia memperkirakan bahwa upaya untuk membangun kembali Gaza bisa memakan waktu "sekitar 80 tahun" karena tingkat kerusakan dan pendudukan yang masih ada.
