Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024). Dalam desertasinya, Hasto menyinggung soal abuse of power dan political behavior otoritarian populis yang terjadi di Pemilu 2024.
Hal itu dituangkan Hasto Kristiyanto dalam Bab VIII desertasinya dengan sub judul Ketahanan PDI Perjuangan: Arah Menuju Keberlanjutan Dan Masa Depan Demokrasi Disensus.
Disertasi Hasto sendiri berjudul "Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan".
Hadir secara langsung dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Hasto, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Berkebaya Merah, Megawati Hadiri Sidang Promosi Doktoral Hasto Di UI, Ada Rocky Gerung
Hasto menyampaikan, jika PDIP sebagai partai mendapatkan guncangan pada Pilpres 2024 berupa abuse of power dan power behavior.
"Guncangan terhadap pelembagaan partai terjadi pada Pilpres 2024 berupa abuse of power dan power behavior dengan karakternya authoritarian populism," kata Hasto dalam paparan disertasinya di Balai Sidang UI.
Ia menyampaikan, adanya karakter otoritarian populisme itu lahir dari perpaduan feudalisme, populisme dan machiavellian yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan.
Ia lalu menyinggung Presiden RI Jokowi yang seharusnya sebagai kepala negara menjadi sumber keteladanan justru malah berbuat sebaliknya dengan memanfaatkan pengaruh kekuasaannya demi kepentingan tertentu di Pemilu 2024.
"Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi sumber keteladanan dan otoritas moral, terbukti secara kualitatif dan kuantitatif justru menjadi core element ambisi kekuasaan, demi perpanjangan pengaruh kekuasaannya," katanya.
Baca Juga: Beda Masa Studi S3 Bahlil Lahadalia vs Hasto Kristiyanto, Publik Minta Jangan Disamakan
Hasto mengatakan, jika apa yang dilakukan Jokowi tersebut memiliki implikasi sangat serius. Misalnya demokrasi menjadi rusak hingga penggunaan sumber daya negara dan alat negara digunakan untuk mengubah watak demokrasi.
"Implikasinya sangat serius, kerusakan demokrasi, lemahnya supremasi hukum, dan penggunaan superdaya negara dan alat-alat negara yang merubah total watak demokrasi, yang berkedualatan rakyat menjadi demokrasi kekuasaan," ujarnya.
Selain itu Hasto dalam disertasinya mengupas tuntas cara berpolitik Megawati. Ia juga membeberkan sejumlah tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Megawati dalam berpolitik.
"Pemikiran politik megawati dipengaruhi oleh setidaknya 26 tokoh dari dalam dan luar negeri seperti Soekarno, Gayatri Rajapatmi, Laksamana Malahayati, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela dan lain-lain," pungkasnya.