Infografis
Suara.com - Amerika Serikat bersama sejumlah negara mitra, termasuk Korea Selatan dan Jepang, meluncurkan rencana baru untuk memantau perkembangan senjata nuklir Korea Utara. Langkah ini diambil setelah veto dari Rusia menghentikan pemantauan oleh panel ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal tahun ini.
Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada hari Rabu, disebutkan bahwa negara-negara yang tergabung dalam Multilateral Sanctions Monitoring Team akan bekerja untuk menangani ancaman dari program rudal balistik Korea Utara serta senjata pemusnah massalnya.
"Tujuan dari mekanisme baru ini adalah mendukung pelaksanaan penuh sanksi PBB terhadap Korea Utara dengan mempublikasikan informasi berdasarkan investigasi ketat terkait pelanggaran dan upaya penghindaran sanksi," tulis pernyataan tersebut, diikutip suara melalui laman alarabiya, Rabu.
![Gambar yang diambil pada tanggal 30 Mei 2024 dan dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara melalui KNS pada tanggal 31 Mei 2024 menunjukkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (kedua kiri) saat menghadiri uji coba salvo artileri roket super besar 600mm, di lokasi yang belum dikonfirmasi di Korea Utara. [KCNA VIA KNS/AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/06/02/54820-korea-utara-uji-coba-rudal-korea-utara-korut-kim-jong-un.jpg)
Pengumuman ini muncul sehari setelah Korea Utara meledakkan bagian-bagian jalan di wilayahnya yang menghubungkan ke Korea Selatan, menambah ketegangan di Semenanjung Korea yang telah lama terbagi. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, semakin meningkatkan ancamannya terhadap Korea Selatan, dengan klaim bahwa ia memiliki hak untuk melenyapkan negara tetangganya tersebut.
Sebanyak 11 negara berpartisipasi dalam program ini, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Selandia Baru, dan Inggris, selain Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang.
"Kami lebih memilih untuk melanjutkan rezim sebelumnya yang telah dibentuk oleh Dewan Keamanan. Namun, jalan tersebut terhalang oleh keteguhan Rusia," ujar Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, dalam konferensi pers di Seoul.
"Saya percaya bahwa kelompok negara-negara ini, yang memiliki tujuan bersama, berpotensi melampaui beberapa pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya." katanya.
Pada bulan Maret, Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan memperpanjang masa tugas panel ahli yang telah melaporkan perkembangan arsenal nuklir Korea Utara selama 15 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan semakin dekatnya hubungan antara Pyongyang dan Moskow.
Laporan dari panel ahli tersebut sangat penting dalam menentukan sanksi internasional yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan melalui serangkaian resolusi, yang bertujuan untuk mencegah Korea Utara menjadi negara bersenjata nuklir. Meski begitu, Pyongyang secara berkala menentang resolusi ini dan terus mengembangkan hulu ledak nuklir serta rudal untuk mengantarkannya.
Baca Juga: Perang Dingin Baru? Rusia Salahkan Barat Gagalkan Deklarasi KTT Asia Timur
Dalam beberapa tahun terakhir, Kim Jong Un semakin memperkuat penolakannya terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, terutama setelah hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin erat. Washington dan Seoul menuduh Pyongyang mendukung perang Rusia di Ukraina dengan memasok artileri dan amunisi, meski tuduhan ini dibantah oleh Korea Utara.
Bulan lalu, Pyongyang merilis foto pertama fasilitas pengayaan uranium untuk bom atom, yang memperlihatkan Kim Jong Un sedang meninjau pabrik yang menjadi pusat program nuklir Korea Utara selama lebih dari 20 tahun, dan menjadi titik gesekan dengan Amerika Serikat.
