Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan tidak ada permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menelusuri kemungkinan adanya dugaan keterlibatan nama-nama calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala lembaga dalam kasus korupsi.
“Sampai dengan informasi terakhir, belum ada permintaan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Rabu (16/10/2024).
“Apakah sudah pernah disampaikan di Kedeputian Pencegahan dalam hal ini apakah ada gratifikasi atau tidak, atau mungkin LHKPN-nya dimintakan atau tidak, saya belum terinfo,” lanjut dia.
Meski begitu, Tessa meyakini Prabowo mempertimbangkan baik-baik nama-nama yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan yang baru.
Baca Juga: Pramono ke Kertanegara Ternyata Diutus Megawati, Puan Maharani soal Pesan Ibunya ke Prabowo: Rahasia
Dia meminta Prabowo untuk mencermati orang-orang yang ditunjuk untuk masuk kabinet karena mereka akan membantu Prabowo pada pemerintahan berikutnya dan bertanggungjawab terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
“Ini sebenarnya harapan ya harapan KPK, dan imbauan juga kepada beliau untuk bisa mencari orang-orang yang tepat menduduki posisi penting tersebut,” tandas Tessa.
Diketahui, Prabowo memanggil sejumlah nama ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024) dan Selasa (15/10/2024).
Para tokoh yang hadir disebut-sebut akan mengisi jabatan menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Pertemuan tersebut dikabarkan membahas pembentukan kabinet pemerintahan yang baru.
Baca Juga: Minta Kasus Korupsi Taspen di KPK Ditunda, MK Tolak Gugatan Provisi Antonius Kosasih
