Infografis
Suara.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan menempatkan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Keputusan tersebut disambut baik oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Sekjen FSGI Heru Purnomo menilai bahwa Abdul Mu'ti telah banyak mengetahui tentang kelemahan sistem pendidikan di Indonesia dengan pengalamannya pernah menjadi anggota Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 2011-2017 dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2019-2023.
"Beliau itu tentu memahami tentang kelemahan-kelemahan di dunia pendidikan. Identifikasi kelemahan pendidikan itu di mana, beliau paham. Identifikasi mengenai kualitas guru, identifikasi mengenai kelemahan anggaran, kelemahan administrasi pendidikan, beliau paham. Karena badan akreditasi itu memahami betul tentang kelemahan-kelemahan pendidikan serta kelebihan-kelebihannya," tutur Heru kepada Suara.com saat dihubungi pada Selasa (15/10/2024).
Atas dasar modal tersebut, Abdul Mu'ti diharapkan mampu membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk pendidikan Indonesia. Termasuk juga dalam memperbaiki kekurangan yang masih terjadi selama masa periode kepemimpinan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
Menurut Heru, saat ini masih terpampang nyata berbagai kelemahan pendidikan Indonesia, terutama mengenai kualitas guru.
"Pendidikan di Indonesia pada saat era Mas Nadiem ini bisa dikatakan penggunaan platform Merdeka Belajar itu memudahkan banyak guru dengan digitalisasi. Tetapi kelemahannya untuk menumbuhkan keterampilan berpikir dan bersikap bagi peserta didik itu mengalami penurunan," papar Heru.
Kondisi itu terlihat dari skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang justru menurun. Tes tersebut diketahui untuk menilai dan mengevaluasi kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains secara global.
Data skor PISA Indonesia pada 2022 tercatat masih di bawah rata-rata global yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Yang mana, rata-rata skor matematika siswa Indonesia bernilai 366 poin, sementara rata-rata OECD adalah 472 poin. Dalam membaca, skor rata-rata siswa Indonesia adalah 359 poin, sedangkan rata-rata OECD adalah 476 poin. Skor membaca itu menjadi yang terburuk sejak tahun 2000 ketika Indonesia pertama kali mengikuti tes PISA.
Sementara itu, dalam sains, siswa Indonesia memperoleh skor rata-rata 383 poin dibandingkan dengan rata-rata OECD sebesar 485 poin.
"Jadi ketika anak Indonesia di bawah kementerian saat ini atau di bawah Menteri Pak Nadiem mengalami penurunan skor PISA itu tentu saja ini akan berpengaruh ke depan," kata Heru.
