Infografis
Suara.com - Veronica Tan disebut-sebut menjadi kandidat kuat calon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam kabinet Prabowo-Gibran. Keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil mantan istri Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada Senin (15/10/2024) itu dinilai tepat.
Apalagi, Veronica dinilai punya rekam jejak baik dan berpengalaman mengurus persoalan yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak.
Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati menyatakan, Veronika telah terbukti bisa bekerja ketika masih menjadi istri Ahok yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta tahun 2014-2017.
Secara otomatis, Veronika pun kala itu menjadi Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jakarta.
"Bu Vero dulu ketika bersama Pak Ahok ini adalah pasangan suami-istri yang saling berkontribusi. Jadi saya melihat Bu Vero juga banyak mengupayakan jalur pendanaan untuk program kesejahteraan ibu dan anak," kata Mike kepada Suara.com, dihubungi Selasa (15/10/2024).
Menurut Mike, Veronika terbukti mampu melakukan banyak terobosan termasuk dalam pembangunan dan optimalisasi penggunaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Selama jadi Ketua PKK Jakarta, Veronika juga terlihat mau terbuka dengan organisasi masyarakat sipil untuk daling berbagi gagasan.
"Memang ini baru bursa, kalaupun nanti Bu Vero terpilih saya harapannya betul-betul kerja yang dilakukan semasa dulu menjadi ketua PKK DKI Jakarta itu juga dikembangkan," ujar Mike.
Dia juga berharap, kehadiran Veronica di dalam KPPPA bisa membuat kementerian tersebut bisa memimpin upaya pengarusutamaan gender. Sebab, Mike mengkritisi, kalau pemerintah selama ini terlihat masih mengesampingkan peran KPPPA.
Akibat kewenangannya yang terbatas, sehingga KPPPA dalam lima tahun terakhir dinilai tidak bisa bergerak maksimal untuk menjalankan mandat mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Baca Juga: Stastus Veronica Tan Jadi Sorotan Usai Dipanggil Prabowo, Cucu Habibie Membela
"Dengan komposisi ada ibu Veronica, saya berharap cara mandat berubah. Percuma kalau kita menempatkan orang yang baik atau mungkin punya rekam jejak baik, punya kemampuan, tpi tetap saja ruang alokasi tidak dipertimbangkan untuk dikembangkan, tetap saja tidak bisa jalan," tuturnya.
