Jadi Menteri Pendidikan, Abdul Mu'ti Diminta Ganti 'Merdeka Belajar' era Nadiem Makarim

Selasa, 15 Oktober 2024 | 14:06 WIB
Jadi Menteri Pendidikan, Abdul Mu'ti Diminta Ganti 'Merdeka Belajar' era Nadiem Makarim
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti usai mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti dipastikan akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam program kerja selama 100 hari pertama, Abdul Mu'ti disarankan untuk langsung bergerak cepat merombak sistem pendidikan, termasuk mengubah kurikulum belajar.

Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menyarankan agar kurikulum Merdeka Belajar harus dihentikan.

"Kurikulum Merdeka itu harus diubah total tuh ya. Dirombak, diganti dengan kurikulum yang lebih bagus, lebih fleksibel," kata Cecep kepada Suara.com, dihubungi Selasa (15/10/2024).

Menurut Cecep, penyusunan kurikulum sangat berkaitan dengan banyak hal. Pada dasarnya, kurikulum tersebut yang akan jadi penentu pembentukan generasi masa depan bagi Indonesia.

Dalam penyusunan kurikulum, Abdul Mu'ti diminta mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disebut UU Sisdiknas adalah landasan hukum bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia.

"Ada iman, takwa, cerdas, terampil, dan macam-macam itu ada ya di undang-undang. Jabarkan aja itu bagaimana kurikulum bisa menjangkau itu. Jadi kalau saya lihatnya bagaimana soal karakter, soal kompetensi," tuturnya.

Hal lain yang juga harus diurus secara cepat ialah mengenai kesejahteraan guru, terutama guru honorer yang masih digaji rendah. Serta status guru yang belum memiliki sertifikasi.

Termasuk juga soal standarisasi sarana prasarana sekolah hingga sistem zonasi yang tidak perlu dilanjutkan.

Baca Juga: Dinilai Layak Masuk Kabinet Prabowo, Guru Besar UPI Tantang Ini ke Abdul Mu'ti jika jadi Menteri Pendidikan

"PPDB yang zonasi-zonasi itu jadi problem karena memang standarisasi sekolahnya belum sama," ujar Cecep.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI