Jadi Menteri Pendidikan, Abdul Mu'ti Diminta Ganti 'Merdeka Belajar' era Nadiem Makarim

Selasa, 15 Oktober 2024 | 14:06 WIB
Jadi Menteri Pendidikan, Abdul Mu'ti Diminta Ganti 'Merdeka Belajar' era Nadiem Makarim
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti usai mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti dipastikan akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam program kerja selama 100 hari pertama, Abdul Mu'ti disarankan untuk langsung bergerak cepat merombak sistem pendidikan, termasuk mengubah kurikulum belajar.

Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menyarankan agar kurikulum Merdeka Belajar harus dihentikan.

"Kurikulum Merdeka itu harus diubah total tuh ya. Dirombak, diganti dengan kurikulum yang lebih bagus, lebih fleksibel," kata Cecep kepada Suara.com, dihubungi Selasa (15/10/2024).

Baca Juga: Dinilai Layak Masuk Kabinet Prabowo, Guru Besar UPI Tantang Ini ke Abdul Mu'ti jika jadi Menteri Pendidikan

Menurut Cecep, penyusunan kurikulum sangat berkaitan dengan banyak hal. Pada dasarnya, kurikulum tersebut yang akan jadi penentu pembentukan generasi masa depan bagi Indonesia.

Dalam penyusunan kurikulum, Abdul Mu'ti diminta mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disebut UU Sisdiknas adalah landasan hukum bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia.

"Ada iman, takwa, cerdas, terampil, dan macam-macam itu ada ya di undang-undang. Jabarkan aja itu bagaimana kurikulum bisa menjangkau itu. Jadi kalau saya lihatnya bagaimana soal karakter, soal kompetensi," tuturnya.

Hal lain yang juga harus diurus secara cepat ialah mengenai kesejahteraan guru, terutama guru honorer yang masih digaji rendah. Serta status guru yang belum memiliki sertifikasi.

Termasuk juga soal standarisasi sarana prasarana sekolah hingga sistem zonasi yang tidak perlu dilanjutkan.

Baca Juga: Bakal Jadi Menteri, Abdul Mu'ti Tak Tahu Alasan Prabowo Pecah Kemendikbudristek

"PPDB yang zonasi-zonasi itu jadi problem karena memang standarisasi sekolahnya belum sama," ujar Cecep.

Sebelumnya diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut telah menunjuk Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nantinya, kementerian ini juga akan diisi wakil menteri.

"Yang pertama tadi Pak Prabowo menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah dan insyaallah saya didampingi oleh wakil menteri," ujar Muti di kediaman Prabowo.

Saat disinggung soal wakilnya, Muti mengaku belum tahu. Ia menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo selaku presiden terpilih.

"Dan kami juga menyampaikan insyaallah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan, beliau juga menyampaikan pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa," jelas dia.

"Terutama kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan uud 1945," katanya menambahkan.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, Muti juga menyampaikan bakal menjadikan pendidikan sebagai gerakan untuk mencerdaskan Indonesia Raya yang berkemajuan.

"Beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya," jelas dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI