Infografis
Suara.com - Presiden RI ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tengah melakukan psywar atau perang psikologis kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Tindakan itu terlihat dari sikap SBY yang seolah melontarkan sindiran kepada Jokowi lewat karya serta ucapannya.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai, hal tersebut juga menjadi penegasan dari SBY kalau dirinya memang berseberangan dengan Jokowi.
"Pak SBY kelihatannya mulai menunjukkan sikap bahwa kehadirannya di dalam koalisi Pak Prabowo tidak membatalkan kritik Pak SBY terhadap Pak Jokowi, apalagi terhadap Gibran yang juga jadi perhatian etis dari SBY. Jadi kita melihat ini semacam psywar sebetulnya, yang menjelang berakhirnya kekuasaan Pak Jokowi dari Pak SBY," kata Rocky Gerung dikutip dari tayangan video di kanal YouTube pribadinya, Minggu (13/10/2024).
Sikap itu terlihat dari berbagai tindakan SBY, mulai dari surat dan puisi yang dia tulis hingga terbaru pernyataannya tidak pernah menyelingkuhi konstitusi selama jadi presiden dua periode.
Baca Juga: Respons Demokrat Usai SBY Singgung Tak Pernah Selingkuhi Konstitusi, Lagi Nyindir?
Menurut Rocky Gerung, hal itu terkesan sebagai sinyal bahwa ada jarak politik antara Jokowi dengan SBY serta anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga Ketua Umum Partai Demomrat.
"Ini sudah dicicil oleh Pak SBY mulai dari surat, puisi bahkan statement-statement yang memperlihatkan persepsi Pak SBY terhadap kondisi politik negeri ini," imbuhnya.
Meski begitu, tindakan SBY juga dinilai tidak akan memengaruhi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, sikap saling sindir antara politisi sebenarnya termasuk hal lumrah.
"Itu hal yang biasa saja karena setiap pemerintah itu punya paradigma sendiri. Nah, kebetulan sekarang Pak Prabowo masih ada dalam lingkungan pengaruh dari pemerintahan Pak Jokowi, tapi setelah 10 hari (pasca pelantikan presiden terpilih) tentu akan lain," katanya.
Baca Juga: Pengakuan SBY Tak Pernah Selingkuhi Konstitusi Dinilai Bentuk 'Tamparan Keras' Pemerintah Sekarang
