Infografis
Suara.com - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto di acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebut para ketum partai pendukungnya tidak menugaskan figur menjadi menteri di kabinetnya hanya untuk mencari uang dari APBN.
Menurut Dasco, pernyataan Prabowo itu sebagai pengingat agar ke depan tidak ada menteri yang terjerat masalah hukum, dalam hal ini tindak pidana korupsi.
"Ya kan kita kilas balik, ada terjadi dari oknum-oknum yang kemudian tersangkut masalah hukum karena bermain misalnya di dalam kementerian yang dipimpin itu dalam proyek-proyek yang menggunakan APBN," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Ia mengatakan, dari pengalaman sebelumnya ada sejumlah menteri terjerat hukum, maka Prabowo ke depan tak ingin hal tersebut terjadi lagi.
Baca Juga: Prabowo Bocorkan Kabinet Baru: Banyak Menteri Jokowi yang Dipertahankan
"Sehingga berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, secara spesifik dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi, itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," katanya.
Apalagi, kata Dasco, dalam kabinet Prabowo nanti juga tak bisa terhindarkan ada menteri yang berasal dari partai-partai politik.
"Karena ini kan juga kita sama-sama tahu bahwa menteri yang akan membantu Pak Prabowo dalam kabinet itu juga ada dari unsur partai politik," ujarnya.
Lebih lanjut, Dasco membeberkan, cara Prabowo dalam menerima figur untuk menjadi menterinya.
"Ya yang pertama tentunya diminta biodata, kemudian profiling, lalu kemudian finalisasi. Nanti akan ada semacam fit and proper, walaupun sudah dilakukan oleh tim tapi akan langsung oleh Pak Prabowo untuk dilakukan sesi tatap muka untuk kemudian dalam tahap finalisasi," katanya.
Baca Juga: Bahlil Doakan Banyak Kader Golkar Masuk Kabinet Prabowo: Kami Menerima Apapun Yang Diputuskan
Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan pesan khusus untuk para ketua umum partai politik (parpol) yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Ia meminta jangan sampai ada titipan menteri yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan segelintir orang.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024). Ia mengingatkan menteri yang ditunjuk nanti tidak menggerus anggaran negara.
"Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk, di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN-APBD," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, di era sekarang ini upaya-upaya seperti penyalahgunaan jabatan bisa dengan mudah ketahuan. Jika memang ingin mencari dana untuk kepentingan politik, maka dimintanya menggunakan cara yang halal.
"Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal dengan cara yang baik, kita mengerti, setiap institusi setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya," jelasnya.
