Infografis
Suara.com - Sembilan hari lagi Joko Widodo (Jokowi) sudah tak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Berbagai capaian penting telah ditorehkan selama 10 tahun terakhir, termasuk di bidang kesehatan. Namun, sejauh mana capaian tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat?
Merangkum beberapa pemberitaan di Suara.com, program Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini terus memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Sejak diluncurkan program ini, akses kesehatan menjadi lebih mudah, baik dari segi pelayanan maupun pembiayaan.
Sejak diluncurkan program ini telah mengubah cara orang mengakses layanan kesehatan dengan menawarkan perlindungan finansial dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa adanya perbedaan.
Melawan Kelainan Jantung dengan Tenang Bersama JKN
Baca Juga: Tanpa Jaminan, Program Pembiayaan Ini Bantu Pasien Dapatkan Layanan Kesehatan
Salah satu contoh nyata dari manfaat program ini dapat dilihat pada kisah Munaeroh (42), seorang ibu rumah tangga dari Desa Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Dia bersama keluarganya adalah peserta Program JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diberikan oleh pemerintah.
Munaeroh mengungkapkan, program JKN telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi keluarganya. Munaeroh mengaku memiliki seorang anak yang sering masuk rumah sakit karena mempunyai kelainan jantung sejak lahir. Akan tetapi karena keterbatasan ekonomi, Munaeroh dan suaminya memilih untuk tidak melakukan perawatan lebih lanjut untuk pengobatan anaknya. Beruntung, ia dan keluarga menerima Kartu JKN segmen PBI dari pemerintah, sehingga sekarang putrinya bisa menerima pengobatan tanpa memikirkan biayanya.
“Syukur alhamdulillah sekarang anak saya bisa menerima pengobatan dan sudah berangsur membaik. Sejujurnya saya tidak menyangka bahwa BPJS Kesehatan bisa menanggung biaya pengobatan anak saya keseluruhan. Bahkan pernah anak saya ini dirawat sampai 18 hari di rumah sakit, saya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Menurut saya ini mukjizat tuhan,” tutur Munaeroh beberapa waktu lalu.
Ibu rumah tangga yang sehari-hari ikut membantu suami berjualan sate ini mengaku sempat mau putus asa. Pernah terbersit dalam pikiran rasa takut pergi ke rumah sakit karena masalah biaya yang menurutnya akan menelan banyak biaya jika ia memeriksakan putrinya. Karena belum memiliki pengalaman memanfaatkan JKN ia pun ragu menggunakan fasilitas tersebut. Namun demi kesembuhan anaknya, Munaeroh memberanikan diri membawa anaknya ke fasilitas kesehatan.
“Dengan diagnosa penyakit kelainan jantung, saya meyakini betul bahwa pengobatannya pasti memerlukan biaya besar. Uang dari mana? Setelah dapat kartu JKN dari pemerintah itu awalnya juga tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, benar bisa gratis atau tidak. Pertanyaan itu terus ada dipikiran saya dan suami. Alhamdulillah pada akhirnya anak saya betul-betul dijamin oleh BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Munaeroh pun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang telah menyelenggarakan program JKN. Menurutnya, jika tidak ada program ini, mungkin anaknya tidak akan dibawa berobat lebih lanjut ke rumah sakit dan memilih untuk berdiam diri tanpa tahu risiko yang sedang mengintainya.
Berobat Hanya dengan Membawa Ponsel
Selain memberikan ketenangan ketika berobat, program JKN juga memudahkan pasien mendapatkan pelayanan asuransi milik pemerintah itu. Sukendi, Warga Kota Semarang tak menyangka hanya dengan bermodalkan smartphone dan sidik jari, ia kini bisa berobat. Hal itu dirasakan Sukendi karena setiap bulan harus melakukan pemeriksaan ke klinik yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Kota Semarang.
"Tidak tersendat dan lebih mudah," ucap pria berusia 70 tahun itu.
Sukendi mengaku sudah sekitar lima tahun terakhir harus rutin melakukan pemerikaan ke dokter lantaran mengalami gangguan hipertensi. Namun demikian, dia mengaku beruntung karena terdaftar dalam program JKN. Jika tidak, dia harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk berobat setiap bulannya.
"Semua (biaya pengobatan) dicover BPJS, saya BPJS mandiri, setiap bulannya bayar sendiri sama istri dan ternyata bermanfaat. Kalau bayar sendiri bisa sampai Rp1 juta sekali periksa," ujarnya.
Perlu diketahui, BPJS Kesehatan terus mengembangkan berbagai kanal layanan bagi peserta JKN. Salah satunya melalui sistem fingerpirnt untuk mengurai antrean dan tidak disalahgunakan. Sistem sidik jari untuk memastikan pasien menggunakan haknya. Dengan begitu, data peserta BPJS Kesehatan juga semakin aman.
Kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh peserta BPJS Kesehatan tidak lain berkat araha kebijakan Presiden Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi selalu menekankan agar program JKN-KIS memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Jokowi berharap, kartu tersebut dapat menjadi pegangan apabila masyarakat membutuhkan penanganan medis.
“Kartu KIS/BPJS itu dinggo (dibuat) jaga-jaga kalau sakit sudah tidak dipungut biaya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu kedah (harus) sehat,” tutur Jokowi seperti dilansir dari presidenri.go.id.
Sebagai informasi, berdasarkan data BPJS Kesehatan, per 1 Agustus 2024, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 276.520.647 jiwa atau setara dengan 98,19% dari total penduduk Indonesia. Angka ini mencerminkan bahwa selama satu dekade Jokowi memimpin, negara berkomitmen kuat memastikan akses kesehatan bagi seluruh negara.
Adapun untuk mendukung akses layanan kesehatan yang luas, per 1 Agustus 2024, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.219 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Tidak hanya itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil.
Secara pengelolaan dana, program JKN pun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, dan angka ini melonjak drastis menjadi Rp151,7 triliun pada tahun 2023. Yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN pada tahun 2023 mencapai 98,62%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.
Lalu untuk meningkatkan kemudahan akses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan terus berinovasi salah satunya melalui Aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, seperti pendaftaran untuk peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter, dan pencarian fasilitas kesehatan terdekat.
Sebelum adanya aplikasi ini, jika ingin berobat, peserta harus antre dari pagi, bahkan tak jarang barang-barang seperti sandal, jaket, helm hingga sandal dijadikan alat sebagai tanda antre. Dengan fitur ini, peserta JKN dapat mengambil antrean pelayanan kesehatan dimanapun dan kapanpun serta dapat melihat secara langsung estimasi waktu tunggu antrean. Tentunya bagi peserta yang sangat memperhitungkan efisiensi waktu dan memiliki kesibukan tinggi, dapat menghemat waktu serta tidak perlu menunggu terlalu lama di fasilitas kesehatan.
