Infografis
Suara.com - Setelah mendatangi anggota dewan di parlemen, Solidaritas Hakim Indonesia kini berkunjung ke Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat demi menceritakan keluh kesah mereka soal masalah gaji.
Sekretaris Solidaritas Hakim Indonesia, Yoshito Siburia menyebut ada empat poin yang disampaikan kepada PP Pemuda Katolik. Terlebih para hakim yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
"Pertama, legalkan dan layakkan tunjangan kami, tunjangan para hakim di daerah terluar. Kemudian, sahkan RUU Jabatan Kehakiman, kami diakui pejabat negara tapi masih sama seperti pegawai negeri sipil," kata Yoshito, dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).
Kemudian, lanjut Yoshito, menyampaikan jika pihaknya menghendaki adanya aturan khusus terkaut penisataan peradilan. Pasalnya, dalam beberapa persidangan, banyak pihak yang kurang menghormati profesi hakim.
"Keamanan hakim juga jadi salah satu tuntutan, jadi ini yang kami suarakan," kata Yoshito.
Selain itu, Yoshito juga meminta adanya kenaikan penghasilan untuk para hakim yang stagnan sejak tahun 2012 silam.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma mengatakan, audiensi ini dilakukan sebagai tindaklanjut penguatan kinerja para hakim.
Gusma menyebut, jangan sampai persoalan ini menjadi menggangu integritas para hakim dalam memutus kasus. Dia pun turut menyinggung soal audensi para hakim dengan pimpinan DPR dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu.
"Isu perjuangan teman-teman dari solidaritas hakim kita pasti support, kita memang ormas punya jejaring,” ucapnya.
“Kemarin juga sempat viral dan diterima Bang Dasco di DPR lalu diteruskan ke Pak Prabowo, saya rasa itu satu prestasi pemerintah ke depan yang langsung merespons isu-isu secara nyata," lanjut Gusma.
