Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menanggapi gugatan yang diajukan PDIP ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Menurut akademisi Universitas Andalas itu, pelantikan Gibran sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang bisa saja dibatalkan jika PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PDIP.
“Kalau (penetapan Gibran sebagai cawapres) dinyatakan tidak sah oleh PTUN, tentu saja bisa (membatalkan pelantikan Gibran),” kata Feri kepada Suara.com, Minggu (6/10/2024).
Meski begitu, Feri menyebut Gibran bisa saja mengajukan banding terhadap putusan PTUN yang menyebabkan putusan tersebut belum berstatus tetap atau inkrah pada hari pelantikan.
“Namun, bukan tidak mungkin Gibran akan banding,” ucap Feri.
Jika PTUN Jakarta mengabulkan putusan PDIP dan Gibran mengajukan banding, maka pelantikan putra sulung Presiden Joko Widodo itu sebagai wakil presiden tetap bisa dilaksanakan.
Pasalnya, putusan PTUN Jakarta dijadwalkan untuk dibacakan pada 10 Oktober 2024 sementara pengajuan banding dilakukan 14 hari setelah putusan tingkat pertama atau 4 hari setelah pelantikan.
“Tetap dilantik karena belum berkekuatan hukum tetap,” kata Feri.
Meski begitu, dia memastikan jika putusan PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PDIP dan Gibran tetap dilantik, maka legitimasi jabatan Gibran sebagai wakil presiden bermasalah.
Baca Juga: Gugatan PDIP Tak Akan Halangi Pelantikan Gibran, Begini Penjelasan Eks Pimpinan KPU
“Besarnya putusan itu dapat merusak legitimasi dan keabsahan jabatan Gibran,” sebut Feri.
