Infografis
Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dikritik tidak berani naikan cukai rokok pada 2025 akibat ada kepentingan ekonomi. Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Prof. Hasbullah Thabrany menyampaikan bahwa menaikan harga cukai tidak akan mematikan industri rokok maupun petani tembakau.
Narasi tentang harga cukai rokok naik bisa berdampak buruk bagi industri dan petani, menurut Hasbullah, justru tidak berdasar.
"Memang faktanya di seluruh dunia, kenaikan cukai rokok tidak membunuh industri, tidak membunuh pekerja rokok, maupun petani tembakau. Tapi mengurangi konsumsi rokok dan tetap meningkatkan pendapatan cukai rokok buat negara," kata Hasbullah dalam diskusi media secara virtual, Kamis (3/10/2024).
Kenaikan cukai rokok pada akhirnya juga bisa meningkatkan penghasilan bagi negara, yang kemudian anggarannya bisa dimanfaatkan kembali untuk sistem kesehatan bagi masyarakat. Atau bisa pula dimanfaatkan untuk memberdayakan petani tembakau.
"Untuk dikembalikan, menyehatkan rakyatnya. Bukan digunakan untuk tujuan lain yang kurang produktif. Ini harus ada keberanian pemerintah," imbuhnya.
![Pedagang menunjukkan bungkus rokok bercukai di Jakarta, Kamis (10/12/2020). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/12/10/20920-cukai-rokok-naik-2021.jpg)
Hasbullah mengkritik, seharusnya pemerintah mencari jalan keluar dengan membuat harga rokok makin tidak terjangkau. Sehingga, dengan harga rokok makin mahal, harapannya membuat masyarakat perlahan mengurangi jumlah konsumsi rokoknya.
Sementara itu, terhadap petani tembakau, Hasbullah menyarankan pemerintah mendorong dan menyediakan lapangan pekerjaan baru.
"Pindah pekerjaan lain lebih menyehatkan, para petani tembakau supaya bisa tanam, bisnis lain supaya lebih menguntungkan, ekonomi lebih baik. Mereka bukan harus berjualan, berbisnis dalam rokok, mereka mencari uang untuk dapatkan penghasilan lebh baik untuk masa depan, pendidikan anaknya," ujarnya.
Hasbullah mengungkapkan bahwa rokok memang telah menjadi industri yang sangat besar di Indonesia. Bahkan salah satu penyumbang cukai terbanyak. Sehingga, tak heran banyak konflik kepentingan politik dalam menentukan regulasi untuk industri tersebut.
Baca Juga: 10 Nama Capim dan Cadewas KPK Dicap Produk Ilegal, MAKI Salahkan Jokowi, Kenapa?
"Ada sebagian kecil orang, gak sampai 10 persen dari penduduk, yang merasa khawatir (cukai rokok naik). Itu pun sebetulnya terlalu dimanipulasi," pungkasnya.
