Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik tidak paham dengan dampak lingkungan akibat penambangan pasir laut. Hal tersebut, yang dikatakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), membuat Jokowi tak segan membuka kembali izin ekspor pasir laut.
Dalam pernyataannya Jokowi mengatakan kalau yang diekspor hanya sedimen laut bukan dalam bentuk pasir.
Terkait itu, Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil dari Walhi, Parid Ridwanuddin, menegaskan bahwa sedimen laut dan pasir sebenarnya sama.
"Kalau kita dengar penjelasan Jokowi, penjelasannya sederhana, 'ini bukan pasir laut ini sedimentasi'. Itu penjelasan macam apa? Ketika dia menjelaskan bahwa yang ditambang itu adalah sedimentasi bukan pasir laut, artinya dia enggak paham itu barang yang sama," kata Parid, dikutip dari tayangan video kanal YouTube Bambang Widjojanto, Selasa (1/10/2024).
Parid menjelaskan bahwa negara akan alami kerugian besar bila lakukan penambangan pasir laut karena kerusakan alam. Hasil studi Walhi ditemukan bahwa negara perlu keluarkan dana hingga lima kali lebih banyak untuk memulihkan lingkungan yang rusak.
Baca Juga: Momen Puan Berbincang Hangat Dengan Prabowo Dan Jokowi, Diselingi Tawa Hingga Acungan Jempol
Namun, Parid mengkritik bahwa pemerintah tidak paham akan hal tersebut.
"Jadi kalau negara dibayar, misalnya Rp 18,6 juta per hektare oleh pengusaha, maka dia butuh lima kali lipat untuk memulihkan kerusakan akibat pertambangan pasir laut. Ini yang enggak pernah dipahami oleh pemerintah," ujarnya.
Kerugian juga langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Walhi lakukan riset di satu wilayah pesisir di Lombok Timur. Terdapat penambangan pasir diselat yang memisahkan antara pulau Lombok dengan pulau Sumbawa.
Parid mengungkapkan, pemerintah pernah memberikan izin tambang pasir di selat tersebut pada tahun 2015/2016 senagai suplay pasir untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali. Wilayah Lomok Timur tersebut menjadi mata pencaharian warga setempat yang bekerja sebagai nelayan.
Meski reklamasi Beno sudah distop akibat terjadi protes, namun penambangan di Lombok Timur yang sudah terjadi telah terlanjur rusak.
Baca Juga: Ditinggal Mundur Dua Menteri, Jokowi Tunjuk Muhadjir Dan Airlangga Jadi Plt Mendes-Menaker
"Kerusakannya itu sampai sekarang terus terjadi. Jadi fishing ground-nya nelayan sudah hancur di bawahnya," ungkapnya.
Akibatnya, para nelayan di Lombok Timur harus melaut sampai ke perairan Sumba melewati perairan lepas. Kemudian nelayan-nelayan itu biasa mendarat di Pulau Salura yang nerada tepat di bawah pulau Sumba.
"Mereka itu melaut sampai ke perairan Sumba terus mendarat di Pulau Salura. Jadi pulau kecil itu penting bagi mereka untuk singgah dari aktivitas melaut yang panjang," tuturnya.
Para nelayan perlu melaut lebih jauh karena laut di depan rumahnya sudah hancur akibat pengerukan pasir yang digunakan untuk proyek reklamasi. Kerusakan yang telah terjadi hampir selama 10 tahun itu juga tidak pernah dipulihkan kembali oleh pemerintah.
"Sampai sekarang mereka masih terus melaut ke Sumba dan itu resikonya adalah kalau mereka masuk ke perairan lepas, itu nyawa karena gelombangnya tinggi. Apalagi sekarang kita tahu ya dampak dari krisis iklim," kata Parid.
