Respons Lima Rekomendasi Pansus Haji, Kemenag: Intinya Revisi Regulasi untuk Perbaikan

Menurut Cak Nanto, sistem penetapan kuota yang ada saat ini sudah bersifat terbuka, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2019, terutama dalam pembagian kuota haji reguler dan khusus.

“Kemenag juga memperbaiki prosedur dan mekanisme pengisian kuota serta meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada publik,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia beberapa kali mendapatkan tambahan kuota haji, dan pembagiannya berbeda tiap tahun. Pada 2024, Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan yang dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus.

Dalam rekomendasi ketiga, Pansus mendorong peningkatan peran negara dalam mengontrol penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Sunanto menyambut baik hal ini, dengan menyebutkan bahwa Kemenag telah melakukan langkah-langkah pengawasan, termasuk dengan membentuk Satuan Tugas Pengawasan Umrah. Ke depan, pengawasan ini bisa diperluas ke haji khusus.

Rekomendasi keempat Pansus menyarankan penguatan peran lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Jenderal Kemenag dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pansus juga mengusulkan agar pengawasan eksternal melibatkan BPK, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya.

“Kemenag sudah melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan, baik internal maupun eksternal. Bahkan, dalam layanan akomodasi di Arab Saudi, ada klausul kontrak yang memungkinkan aparat penegak hukum Indonesia terlibat dalam penanganan tindak pidana korupsi,” jelas Sunanto.

Rekomendasi kelima Pansus menekankan pentingnya figur Menteri Agama yang kompeten dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Juga: Ini 5 Rekomendasi Pansus Haji DPR, Termasuk Minta Agar Prabowo Pilih Menag Berkompeten

Menanggapi hal ini, Sunanto menegaskan bahwa pemilihan Menteri Agama adalah hak prerogatif Presiden. Namun, ia juga mengapresiasi kinerja Kemenag di bawah kepemimpinan Gus Men yang dinilai berhasil dalam berbagai aspek, termasuk pelayanan ibadah haji.