Infografis
"Saya memenuhi undangan, ada pemberian penghargaan literasi. Kemudian duduk pasif dan tidak melakukan apa-apa. Clear itu. Undangannya juga ada," ujar Nana.
Ia pun memastikan, dirinya tidak memberikan pernyataan apapun baik lisan maupun tulisan berkaitan dengan deklarasi dukungan tersebut lantaran menghargai sosok yang telah mengundang dirinya.
"Tidak ada (arahan dari saya), lisan, tertulis tidak ada, ada rekamannya. Kan boleh orang duduk menghadiri undangan, sebagai manusia sosial masa saya harus tinggalin acara dengan tidak sopan, tidak etik. Dan itu bentuk kesopan santunan, saya duduk manis dan tidak melakukan apa-apa," ujar Nana.
Menanggapi dugaan ketidaknetralan Nana Supiana pada Pilkada Banten 2024, Pj Gubernur Banten Al Muktabar turut angkat bicara. Ia pun meminta kepada semua pihak agar mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
"Jadi semua secara komperhensif dilihat, lalu penting juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dan tentu dalam perangkat kerja yang mendapatkan mandatori itu karena persetujuan dan penetapannya oleh Menteri Dalam Negeri," kata Al Muktabar.
Menurutnya, apabila Nana Supiana dinyatakan melanggar netralitas ASN, pihaknya akan mengembalikan sanksi yang diberikan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Ya kan ada kewenangan kelembagaan, jadi prinsip kita melaksanakan peraturan perundang-undangan," katanya.
Disinggung apakah Nana Supiana akan dicopot sebagai Pjs Wali Kota Cilegon jika terbukti melanggar netralitas ASN, Al Muktabar enggan menanggapi lebih dalam hal tersebut.
"Bukan soal itu (pencopotan), tapi soal aturan yang dilaksanakan nanti kita lihat yang akan dilaksanakan itu," katanya.
Baca Juga: Kekayaan ASN Pemkot Bekasi yang Intoleran Meroket Tajam dalam 8 Tahun, Isi Garasinya Kok Cuma Segini
"Jadi kita tidak boleh berangan-angan, aturan itu adalah implementasi pasal per pasal ayat per ayat, sesuai dengan tahapannya apa itu undang-undang peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan lainnya. Jadi kita melaksanakan aturan itu," pungkasnya.
