Infografis
Suara.com - Ketua Bawaslu Kota Tangerang Komarullah menyatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana secara resmi terbukti telah melanggar kode etik tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Banten 2024.
Diketahui, Nana Supiana yang kini menjabat sebagai Pjs Wali Kota Cilegon itu hadir dalam kegiatan deklarasi dukungan relawan Jaringan Paguyuban Pasundan Banten terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni - Ahmad Dimyati Natakusumah (Andra Soni-Dimyati) yang digelar di Kota Tangerang pada 17 Agustus 2024 lalu.
"Konkrit sudah melanggar, hadir di acara paguyuban, di acara deklarasi, tinggal sanksinya ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang Komarulloh saat dikonfirmasi wartawan, pada Senin (30/9/2024).
Komar mengatakan, penetapan ketidaknetralan terhadap Nana Supiana dalam Pilkada serentak 2024 telah dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang ketat.
Baca Juga: Kekayaan ASN Pemkot Bekasi yang Intoleran Meroket Tajam dalam 8 Tahun, Isi Garasinya Kok Cuma Segini
Lebih lanjut, Komar menerangkan, pihaknya telah mengeluarkan surat rekomendasi dan akan dikirim langsung ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait pelanggaran kode etik ASN yang dilakukan oleh Nana Supiana.
"Kalau soal sanksi kita serahkan ke BKN, kita hanya mengawal. Dan hari ini, dari BKN itu aktifnya mulai 1 Oktober. Jadi besok kita akan mengupload berkas-berkas yang ada di aplikasi BKN dan akan kita antarkan berkasnya juga," terangnya.
Sebelumnya, Bawaslu telah mendalami dugaan keterlibatan Nana Supiana yang hadir dalam kegiatan deklarasi dukungan relawan Jaringan Paguyuban Pasundan Banten terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang digelar di Notaru Cafe, Puspemkot Tangerang tertanggal 17 Agustus 2024 lalu.
Saat dikonfirmasi, Pjs Wali Kota Cilegon, Nana Supiana membantah dirinya melanggar kode etik netralitas sebagai ASN lantaran hadir dalam acara deklarasi dukungan kepada Andra Soni-Dimyati Natakusumah tersebut.
"Iya (membantah), kode etik itu mestinya kan secara objektif saya diberi tahu, saya juga baru hari ini, tidak diberitahukan objeknya ga tau. Tapi saya pastikan tidak ada pelanggaran," kata Nana.
Baca Juga: Camat Grogol Dilaporkan ke Bawaslu Cilegon, Diduga Menggiring Pilih Calon Petahana
Diakui Nana, kehadiran dirinya dalam acara tersebut hanya sekedar menghadiri undangan tanpa mengetahui adanya kegiatan deklarasi dukungan terhadap salah satu pasangan calon di Pilgub Banten 2024.
"Saya memenuhi undangan, ada pemberian penghargaan literasi. Kemudian duduk pasif dan tidak melakukan apa-apa. Clear itu. Undangannya juga ada," ujar Nana.
Ia pun memastikan, dirinya tidak memberikan pernyataan apapun baik lisan maupun tulisan berkaitan dengan deklarasi dukungan tersebut lantaran menghargai sosok yang telah mengundang dirinya.
"Tidak ada (arahan dari saya), lisan, tertulis tidak ada, ada rekamannya. Kan boleh orang duduk menghadiri undangan, sebagai manusia sosial masa saya harus tinggalin acara dengan tidak sopan, tidak etik. Dan itu bentuk kesopan santunan, saya duduk manis dan tidak melakukan apa-apa," ujar Nana.
Menanggapi dugaan ketidaknetralan Nana Supiana pada Pilkada Banten 2024, Pj Gubernur Banten Al Muktabar turut angkat bicara. Ia pun meminta kepada semua pihak agar mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
"Jadi semua secara komperhensif dilihat, lalu penting juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dan tentu dalam perangkat kerja yang mendapatkan mandatori itu karena persetujuan dan penetapannya oleh Menteri Dalam Negeri," kata Al Muktabar.
Menurutnya, apabila Nana Supiana dinyatakan melanggar netralitas ASN, pihaknya akan mengembalikan sanksi yang diberikan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Ya kan ada kewenangan kelembagaan, jadi prinsip kita melaksanakan peraturan perundang-undangan," katanya.
Disinggung apakah Nana Supiana akan dicopot sebagai Pjs Wali Kota Cilegon jika terbukti melanggar netralitas ASN, Al Muktabar enggan menanggapi lebih dalam hal tersebut.
"Bukan soal itu (pencopotan), tapi soal aturan yang dilaksanakan nanti kita lihat yang akan dilaksanakan itu," katanya.
"Jadi kita tidak boleh berangan-angan, aturan itu adalah implementasi pasal per pasal ayat per ayat, sesuai dengan tahapannya apa itu undang-undang peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan lainnya. Jadi kita melaksanakan aturan itu," pungkasnya.
Kontributor : Yandi Sofyan
