Infografis
Suara.com - Panitia Khusus atau Pansus Angket Haji 2024 DPR RI memaparkan hasil temuannya usai melakukan penyeledikan. Hal itu dibacakan oleh Ketua Pansus Haji Nusron Wahid dalam Rapat Paripurna terakhir DPR RI.
Dalam paparannya, Nusron menyebut temuan pertama adalah soal kelembagaan. Kemenag dalam menyelenggarakan Haji masih berperan double sebagai regulator dan operator.
Sementara itu, dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan Government to Government. Akan tetapi berubah menjadi Government to Bussines, sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak syarikah menggunakan kerangka bisnis.
Kedua mengenai kebijakan, pertama, dalam pembagian Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 H/2024 M, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tentang alokasi kuota ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.
"Dua, Kementerian Agama c.q. Dirjen PHU melakukan ketidakpatuhan dengan mengajukan pencairan nilai manfaat pada tanggal 10 Januari 2024 sebelum diterbitkannya KMA No. 130 Tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2024 yang seharusnya menjadi basis penghitungan kuota," kata Nusron.
Kemudian beberapa poin berikutnya salah satunya yakni pelayanan di Armuzna dan selama pelaksanaan rangkaian ibadah haji banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan, kontrak dan standar pelayanan.
Berikut poin lengkap hasil temuan Pansus Haji DPR RI:
Pertama, Kelembagaaan
Kementerian Agama RI dalam penyelenggaraan ibadah haji masih berperan double sebagai regulator dan operator. Sementara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan Government to Government akan tetapi berubah menjadi Government to Bussines, sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak syarikah menggunakan kerangka bisnis.
Baca Juga: Ini 5 Rekomendasi Pansus Haji DPR, Termasuk Minta Agar Prabowo Pilih Menag Berkompeten
Kedua, Kebijakan
