Infografis
Suara.com - Amnesty Internasional angkat bicara soal aksi serangan terhadap kebebasan sipil. Pengerahan massa itu diduga melibatkan kelompok preman dalam sepekan terakhir.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pada tanggal 27 dan 28 September, ada dua peristiwa yang menegaskan tentang kurangnya profesionalitas Polri.
Saat itu, Koalisi Global Climate Strike, menggelar aksi damai di Taman Menteng, Jumat (27/9) lalu. Kemudian ditengah aksi, peserta mendapatkan intimidasi dari orang tidak dikenal yang saat itu memuji kepemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kemudian, massa yang kontra dengan aksi Koalisi Global Climate Strike, merampas segala properti aksi seperti pengeras suara dan poster, namun pohak aparat kepolisian hanya mematung menyaksikan aksi tersebut.
Sehari berselang, aksi serupa kembali terjadi, namun kali ini perampasan terjadi di ruang diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9).
Massa menerobos masuk ke dalam ruang diskusi dan membuat onar, dengan mencopot spanduk dan merusak properti yang ada di dalam ballroom.
Sama seperti sebelumnya, polisi hanya bisa menyaksikan, parahnya setelah melakukan aksi pembubaran paksa dan pengerusakan, polisi sempat berjabat tangan bahkan berpelukan dengan massa yang anarkis.
“Sepekan terakhir, masyarakat menyaksikan lagi sikap polisi yang tidak profesional. Kepolisian seperti merestui aksi sekelompok orang yang main hakim sendiri. Dengan cara kekerasan, kelompok itu menyerang unjuk rasa damai dan acara berkumpul yang damai dan sah,” kata Usman Hamid, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Suara.com, Senin (30/9/2024).
Aparat kata dia, seharusnya hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bukan malah melindungi terhadap pihak-pihak yang main hakim sendiri.
Baca Juga: Viral Pidato Toleransi di Gereja, Gaya Kaesang Pakai Jam Tangan Rp 300 Juta Tuai Kritik
“Justru di saat seperti inilah masyarakat perlu kehadiran aparat keamanan dan juga penegak hukum untuk melindungi mereka dari tindakan main hakim sendiri sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab,” jelas Usman.
