Infografis
Suara.com - Kemenko Marves bersama dengan Lemhannas telah menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-8 pada hari Rabu-Kamis, 25-26 September 2024, di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta. Forum ini berfokus pada isu geopolitik dan maritim, yang disebut sebagai “geo-maritim”, dengan tema “Menangani Tantangan Ketahanan Geo-Maritim di Indo-Pasifik”.
Tujuan utama dari acara JGF ke-8 tahun ini adalah untuk mengeksplorasi kompleksitas geopolitik dan tantangan ketahanan maritim di Kawasan Indo-Pasifik. Tidak hanya itu, JGF ke-8 bertujuan mendorong kolaborasi antarnegara dalam mengatasi tantangan dalam ketahanan maritim.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pahala Nugraha Mansury dan Plt. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono.
Pada hari pertama (25 September 2024), JGF ke-8 memiliki 2 sesi diskusi. Sesi pertama JGF ke-8 memiliki tema “Geopolitik dan Keseluruhan Pemerintahan Maritim di Kawasan” yang dibuka dengan pidato Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menko Luhut menyampaikan komitmen kuat Indonesia untuk menegakkan hukum internasional dan mendorong tatanan berdasarkan aturan “good governance and order at sea” melalui kepatuhan terhadap UNCLOS 1982.
“Guna memperkuat tatanan berdasarkan aturan maritim dan mengatasi tantangan keamanan maritim, kita harus fokus pada upaya mengatasi kontestasi maritim, perompakan senjata di laut, IUUF, dan tantangan yang muncul dari digitalisasi global, termasuk keamanan siber maritim," ujarnya.
Sesi pertama dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi yang diisi oleh Stephane Mechati (Charge d’affaires of EU Delegation to Indonesia), Dr. Kao Kim Hourn (Sekretaris Jenderal ASEAN), dan Melissa Conley Tyler (Executive Director of the Asia-Pacific Development, Diplomacy, and Defence Dialogue). Ketiga pemapar membahas mengenai pendekatan terhadap ketahanan maritim di tengah tekanan Geopolitik dari setiap negara yang terdapat di kawasan Indo-Pasifik, baik negara maju dan berkembang hingga pada organisasi regional, seperti ASEAN dan Uni Eropa.
Sesi kedua membahas “Kemitraan Strategis untuk Industri Maritim Berkelanjutan” yang dibuka oleh Penasihat senior Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, Prof. Wihana Kirana Jaya, dan dilanjutkan oleh 4 pembicara yang berasal dari industri kemaritiman, yaitu Martin Cauchi Inglott (Director of Crimario Project, European Union), Rene Pill Pedersen (Managing Director A.P Moller Singapore Pte Ltd), Surya Tri Harto (Director of HC & Company Services, Pertamina International Shipping), dan Jakub Similski (Manager of Business Development, EFA Group).
Prof. Wihana Kirana menyampaikan bahwa perubahan geopolitik dapat mempengaruhi ekonomi dan tren dalam logistik, mobilitas, dan transportasi. Sehingga perlunya integrasi transportasi multimoda yang lebih baik, regulasi dan penegakan hukum yang jelas untuk mendukung sistem logistik tersebut. “kita perlu membentuk kemitraan strategis dalam mengembangkan teknologi transportasi dan menyusun kerangka regulasi untuk mengatasi tantangan yang ada,” tambahnya.
Sesi hari pertama diakhiri dengan Gala Dinner yang dihadiri para pakar dan dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marves, Jodi Mahardi. Deputi Jodi menyampaikan visi penting yang harus terus dikelola para pemangku kepentingan di sektor kemaritiman, yang mencakup kedaulatan wilayah maritim, keberagaman biodiversity, energi terbarukan, ekonomi biru, dan pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: Luhut Mau Bereskan Wisata Bali: Kelab Telanjang Mau Dikurangi
“Saat kita berkumpul malam ini, saya teringat akan visi pendiri Indonesia, mendiang Presiden Sukarno. Ia membayangkan sebuah dunia di mana bangsa-bangsa, besar dan kecil, akan bangkit bersama melalui persatuan, martabat, dan tujuan bersama. Kata-katanya—“Mari kita bangun dunia baru!”—tetap menjadi cahaya penuntun, yang mendorong kita untuk melampaui perpecahan dan bekerja menuju dunia yang damai dan adil. Sama seperti ia berusaha untuk memupuk persatuan di seluruh pulau Indonesia yang beragam, kita juga harus memperluas semangat persatuan itu ke wilayah Indo-Pasifik yang lebih luas dan seterusnya,” ujar Deputi Jodi.
