Infografis
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli, menolak keras adanya usulan agar Presiden kedua RI Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional. Menurutnya, hal itu akan mengkhianati reformasi 98.
"Menolak keras. Karena Gerakan Reformasi 98 itu jelas runtutannya Turunkan Soeharto karena terlibat KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme)," kata Guntur kepada Suara.com, Sabtu (28/9/2024).
Ia juga menyatakan ketidaksepakatannya terhadap penghapusan nama Soeharto dari Tap MPR RI Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
"Kami juga tidak sepakat nama Soeharto dihapus dari TAP MPR itu. Ini upaya pembelokan terhadap sejarah Reformasi '98 dan pengkhianatan terhadap Reformasi," ujarnya.
Ia mengaku sebelumnya sudah mencium adanya modus penghapusan nama Soeharto dari Tap MPR RI adalah untuk jalan pemberian gelar pahlawan nasional.
"Kami sudah menduga penghapusan nama Soeharto dr TAP MPR itu sebagai pengkondisian pemberian gelar pahlawan pada Soeharto. Sangat tidak layak Soeharto menjadi pahlawan nasional," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai jika pemerintah perlu mempertimbangkan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.
Hal itu disampaikan Bamsoet dalam sambutannya di acara Silahturahmi MPR dengan keluarga besar Soeharto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).
"Rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang dan oleh pemerintah mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional, selaras dengan mendapatkan martabat kemanusiaan dengan peraturan perundangan," kata Bamsoet.
Baca Juga: Nama Soeharto Dihapus dari Tap MPR, Tutut: Mohon Maaf Kalau Selama Ini Bapak Ada Kesalahan
Ia menyampaikan, jika tugas bersama adalah menjaga dan memastikan agar yang diwariskan oleh sejarah yaitu semangat rekonsiliasi.
