Infografis
Suara.com - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin menyesalkan aksi pembubaran paksa acara diskusi 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional' oleh orang tak dikenal.
Syamsudin sendiri merupakan salah satu tokoh nasional yang diundang pada acara yang digelar di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9/2024) pagi.
"Terus terang ini tidak bisa tidak dilepaskan dari perilaku rezim yang anarkis terhadap rakyatnya," kata Syamsudin dalam keterangannya.
Dia pun kecewa dengan kepolisaan yang tidak bertindak dan terkesan melakukan pembiaran.
Baca Juga: Diskusi FTA Dibubarkan Sekelompok Orang, Din Syamsuddin: Penjelmaan Perilaku Rezim
"Dan polisi, mohon maaf saya katakan terus terang tidak berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat sebagaimana yang menjadi slogan. Ternyata diam saja,"
"Saya sungguh memprotes keras polisi yang berdiam diri bahkan membiarkan aksi-aksi anarkisme," sambungnya.
Syamsuddin lantas mengungkapkan kesaksian saat orang-orang yang tidak dikenal membubarkan agenda yang dihadirinya. Menurutnya mereka datang membawa spanduk yang provokatif.
"Saya lihat ada spanduk yang mereka bawa, kalau tidak salah berbunyi menyebut nama saya dalam tulisan besar Din Syamsuddin Pemecah Belah Rakyat," katanya.
Dia menyebut kepolisian tak berbuat apa-apa pada saat acaranya dibubarkan.
Baca Juga: Beredar Video Pria Mirip Bobby Nasution Peluk Clara Widianda, Rupanya Begini Faktanya
"Justru sebaliknya, kalau polisinya ada di depan sana membiarkan, tidak melakukan apa-apa terhadap kegiatan yang sah berdasarkan konstitusi, maka sesungguhnya polisi yang memecah belah rakyat. Polisi yang membiarkan kekejahatan, dan ini jelas terjadi dimana-mana," tegasnya.
Menurut dia, peristiwa itu bentuk anarkis dari rezim Presiden Joko Widodo.
"Karena ini kita catat sebagai bentuk perilaku rezim Jokowi yang anarkis, yang berbuat kejahatan terhadap rakyat, yang merusak demokrasi." katanya.
"Saya memastikan dan mendorong kawan-kawan seperjuangan untuk tidak berhenti. Kita berharap pemerintahan baru di bawah presiden Prabowo untuk mengoreksi ini semua. Kalau sama saja bahkan menjadi penerus, saya kira kita akan berada di garda terdepan untuk mengoreksi," tandasnya.
