Infografis
Suara.com - Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akan bertemu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
Adapun pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024.
"Pak Prabowo tentu mengajak semua kelompok, termasuk ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Ibu Megawati dalam waktu dekat, pasti sebelum Pak Prabowo dilantik," kata Dahnil saat ditemui usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).
Ia menyebutkan nantinya Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PDIP itu bakal berdiskusi mengenai berbagai agenda ke depan yang akan dijalankan seputar pembangunan Indonesia.
Terkait posisi PDIP yang belum diketahui akan berada di dalam atau di luar pemerintahan, menurutnya hal itu merupakan permasalahan lain lantaran Prabowo pada utamanya menginginkan adanya persatuan.
Semangat persatuan, kata dia, sangat diupayakan terus menerus oleh Prabowo di tengah tantangan global yang saat ini sangat dinamis, sehingga pemerintahan harus dipastikan baik-baik saja dan kompak.
Maka dari itu, Dahnil menekankan bahwa Prabowo menghormati setiap partai akan keputusannya untuk berada di dalam atau di luar pemerintahannya nanti.
"Intinya sejak awal Pak Prabowo ingin semua kelompok bisa bersama-sama membangun Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengungkapkan keputusan untuk bertemu dengan presiden terpilih Prabowo tergantung sikap Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Cek Fakta: Prabowo Kurang Berkenan IKN Pindah Hingga Ogah Dilantik di Sana
"Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada," kata Eriko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/9).
Menurut dia, keputusan untuk melakukan pertemuan dengan Prabowo merupakan hak prerogatif kebijaksanaan dari Megawati.
Selain itu, dia menjawab pertanyaan wartawan apakah pertemuan itu nanti akan membuat posisi PDIP menjadi koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Eriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.
"Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi," ujar Eriko.
Dirinya pun mengajak semua pihak menunggu perkembangan terkait pertemuan itu. Yang pasti, sambung Eriko, hubungan Megawati dengan Prabowo tidak ada masalah. (Antara)
