Masyarakat Sipil Serukan Urgensi Kolaborasi di Tengah Ruang Sipil yang Semakin Sempit

Fransisca Fitri, Direktur YAPPIKA menekankan pentingnya refleksi dan diskusi skenario masa depan untuk mempersiapkan OMS dalam menghadapi kemungkinan situasi yang mempengaruhi demokrasi dan pembangunan bangsa.

“Selama ini OMS sudah berupaya untuk bekerja dan berkontribusi menjaga demokrasi dan memperjuangkan hak kelompok minoritas dan rentan. Melalui diskusi refleksi dan skenario masa depan kita bisa melihat kembali kontribusi dan keunggulan masing-masing OMS dalam memperkuat demokrasi,” ujar Fransisca.

Fransisca menyebutkan bahwa ia juga menyayangkan bagaimana OMS banyak didiskreditkan via media sosial. OMS kerap dituduh berlawanan dengan pemerintah, anti-pembangunan, ataupun antek asing. Padahal, kritik yang disampaikan oleh OMS bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mengungkapkan, Indonesia saat ini mengalami situasi darurat konstitusi akibat upaya penggelembungan kekuasaan (executive aggrandisement) yang berdampak besar pada kebebasan ruang sipil.

“Fenomena ini terjadi melalui penggunaan hukum dan aparatnya sebagai senjata untuk menghadapi kritik. Padahal kritik itu perlu guna memastikan sistem checks and balances berfungsi baik. Negara harus menjamin aktor masyarakat sipil aktif memberi saran, kritik dan masukan ke pemerintah dan swasta, sekaligus menawarkan ruang dialog konstruktif dalam memastikan demokrasi membawa manfaat bagi hak asasi, keadilan sosial, dan lingkungan hidup yang sehat,” tutup Usman.